Liputan6.com, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti mendesak pemerintahan baru untuk menerapkan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap (fix).
Hal ini menyusul kajian dua skenario BBM subsidi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), yakni subsidi tetap dan kenaikan harga BBM bertahap.
"Saya sih lebih setuju subsidi fix dan harus dilakukan di pemerintahan baru," ungkap dia saat berbincang dengan wartawan di Acara Mandiri Run, Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (4/5/2014).
Destry menilai, subsidi tetap dapat memberikan kepastian kepada pemerintah untuk alokasi anggaran dalam postur APBN supaya dapat lebih fokus. Sebab selama ini, lanjutnya, anggaran subsidi BBM terlampau besar, sedangkan subsidi masuk dalam pengeluaran yang kurang produktif. Berbeda dengan anggaran infrastruktur yang mampu menciptakan keuntungan di masa depan.
"Subsidi fix membuat pemerintah punya kepastian, misalnya anggaran Rp 200 triliun atau yang disubsidi Rp 2.500 per liter, lalu selebihnya mengikuti pasar. Subsidi kan banyak molornya, karena ada faktor di luar kendali pemerintah, misalnya kondisi global, fluktuasi mata uang, harga minyak di luar negeri. Ini semua perlu dikontrol pemerintah," jelasnya.
Selain itu, sambung dia, subsidi tetap akan mengajarkan masyarakat Indonesia untuk berhemat dalam penggunaan BBM. Salah satunya, tambah Destry, bisa melalui pemasangan RFID pada kendaraan.
"RFID diimbau berkali-kali padahal sebenarnya itu adalah kesadaran orang untuk mengontrol. Tapi karena cuma imbauan bukan aturan, makanya nggak dilaksanakan bahkan pemerintah sekarang mengemis-ngemis suruh orang pakai RFID," paparnya.
Sementara kebijakan menaikkan harga BBM secara bertahap, diakui Destry, menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah dan dampaknya terhadap laju inflasi. "Yang jelas, pemerintah jangan bosan-bosan untuk mensosialisasikan subsidi fix karena mindset kita sudah keenakan dengan subsidi BBM," tegas dia.
Advertisement
