Liputan6.com, Jakarta - Proses rekapitulasi nasional hasil Pileg dikhawatirkan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Undang-Undang. Seknas Jokowi melihat hal itu akan mengganggu tahapan Pilpres.
Ormas pendukung Jokowi itu pun meminta KPU bekerja lebih keras agar tidak menciderai kualitas Pemilu.
"Untuk itulah, Seknas Jokowi mendesak KPU agar bekerja sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya. Dan senantiasa bekerja dalam koridor demokrasi. KPU harus meningkatkan kinerjanya, agar tidak melanggar UU," jelas Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/5/2014).
Seknas Jokowi berharaap keadaan di mana lemahnya kinerja KPU dalam rekapitulasi hasil Pemilu tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang menginginkan proses politik berjalan buruk. Sehingga pergantian kepemimpinan nasional dapat berjalan secara demokratis dan damai.
"Bagi Seknas, kemampuan KPU untuk memenuhi jadwal Rekapitulasi Nasional Hasil Pemilu Legislatif, akan menentukan kredibilitas KPU dan sekaligus akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu legislatif, serta akan membawa dampak pada penyelenggaraan Pilpres 9 Juli yang akan datang," papar Dadang.
Ia pun mengajak seluruh pendukung Jokowi agar benar-benar memberikan perhatian kepada kinerja KPU di semua tingkatan. "Apa yang kini berlangsung, harus benar-benar menjadi pelajaran untuk mengawal Pilpres 9 Juli," ajak Dadang.
Menjelang batas akhir 9 Mei KPU baru menyelesaikan 20 provinsi yaitu Bangka Belitung, Banten, Jambi, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Papua Barat, DKI Jakarta, DIY, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Oleh karena itu, KPU pun memundurkan batas akhir penetapan rekapitulasi suara. KPU menjadwalkan penyelenggaraan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara hingga 6 Mei ini, dan tanggal 9 Mei sebagai penetapan hasil rekapitulasi. Waktunya hanya sekitar sehari lagi dan masih ada provinsi yang belum ditetapkan.
Seknas Jokowi Desak KPU Selesaikan Rekapitulasi Tepat Waktu
Proses rekapitulasi nasional hasil Pileg dikhawatirkan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Undang-Undang.
diperbarui 08 Mei 2014, 14:08 WIBPuluhan orang ini berunjuk rasa di depan kantor KPUD Mamuju Utara menuntut ketua KPU menghitung ulang suara.
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 11 Januari 2025
Rekam Aksi Cabul, Guru Penyuka Sesama Jenis Tawarkan Korban ke Rekannya
Audiensi, Kapolri Siap Dukung Program 3 Juta Rumah
Selain Kecubung, Ini 4 Jenis Buah yang Mengandung Alkohol
Lisa BLACKPINK Rilis Kolaborasi dengan Brand Minuman Mahal yang Pernah Diminum Kakak Erina Gudono
Korban dan Tersangka Kekerasan Seksual Guru Seni Bertambah, Polda NTT Buka Helpdesk
Rezeki Terkadang Tak Sesuai Logika, Simak Penjelasan Mendalam Gus Baha
Respons Disdikbud Medan soal Siswa SD Dihukum Duduk di Lantai, Sudah Meminta Klarifikasi
Situs Online Swinger yang Dibuat Pasutri Ini Punya 17 Ribu Member
Sejarah Pelabuhan Juwana Saksi Perjalanan Rempah Nusantara
Teleskop James Webb Tangkap Aktivitas Misterius dari Chiron
Siswa SD di Medan Dihukum Guru Duduk di Lantai karena Menunggak SPP, Kepala Sekolah: Miskomunikasi