Liputan6.com, Jakarta - Proses rekapitulasi nasional hasil Pileg dikhawatirkan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Undang-Undang. Seknas Jokowi melihat hal itu akan mengganggu tahapan Pilpres.
Ormas pendukung Jokowi itu pun meminta KPU bekerja lebih keras agar tidak menciderai kualitas Pemilu.
"Untuk itulah, Seknas Jokowi mendesak KPU agar bekerja sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya. Dan senantiasa bekerja dalam koridor demokrasi. KPU harus meningkatkan kinerjanya, agar tidak melanggar UU," jelas Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/5/2014).
Seknas Jokowi berharaap keadaan di mana lemahnya kinerja KPU dalam rekapitulasi hasil Pemilu tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang menginginkan proses politik berjalan buruk. Sehingga pergantian kepemimpinan nasional dapat berjalan secara demokratis dan damai.
"Bagi Seknas, kemampuan KPU untuk memenuhi jadwal Rekapitulasi Nasional Hasil Pemilu Legislatif, akan menentukan kredibilitas KPU dan sekaligus akan menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu legislatif, serta akan membawa dampak pada penyelenggaraan Pilpres 9 Juli yang akan datang," papar Dadang.
Ia pun mengajak seluruh pendukung Jokowi agar benar-benar memberikan perhatian kepada kinerja KPU di semua tingkatan. "Apa yang kini berlangsung, harus benar-benar menjadi pelajaran untuk mengawal Pilpres 9 Juli," ajak Dadang.
Menjelang batas akhir 9 Mei KPU baru menyelesaikan 20 provinsi yaitu Bangka Belitung, Banten, Jambi, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, Papua Barat, DKI Jakarta, DIY, Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Oleh karena itu, KPU pun memundurkan batas akhir penetapan rekapitulasi suara. KPU menjadwalkan penyelenggaraan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara hingga 6 Mei ini, dan tanggal 9 Mei sebagai penetapan hasil rekapitulasi. Waktunya hanya sekitar sehari lagi dan masih ada provinsi yang belum ditetapkan.
Seknas Jokowi Desak KPU Selesaikan Rekapitulasi Tepat Waktu
Proses rekapitulasi nasional hasil Pileg dikhawatirkan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Undang-Undang.
diperbarui 08 Mei 2014, 14:08 WIBPuluhan orang ini berunjuk rasa di depan kantor KPUD Mamuju Utara menuntut ketua KPU menghitung ulang suara.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
5 Makna Mimpi Suami Kembali ke Mantan Istrinya, Dianggap Sebagai Ilusi Buruk
Tol Trans Jawa Jadi Nadi Baru Ekonomi, Mengubah Pola Migrasi dan Kehidupan Masyarakat
Sering Overthinking Sebelum Tidur? Begini Cara Mengatasinya Menurut Imam al-Ghazali
UU Wantimpres Memungkinkan Presiden Pilih Anggota Yang Bersih dan Berpengalaman
Ziarah di Makam Imam Al Bukhari, Megawati Berdoa dan Menangis
Nagita Slavina Tampilkan Rangkaian Produk Slavina di The Girl Market Bandung
Hasil China Open 2024: Kalah Dramatis dari Jagoan Thailand, Anthony Ginting Kandas di 8 Besar
Diganjar Tiket Pesawat Terbang Gratis, Atlet Paralimpiade Karisma Evi Tiarani Berencana Liburan ke Thailand
VIDEO: Warga Berniat Hadiri MTQ Alami Kecelakaan di Jalan Pantura Indramayu
PAMA Kembali Salurkan Beasiswa GOTA Kepada Siswa di Balikpapan
Top 3 Berita Hari Ini: Pemenang MasterChef Indonesia Dirujak Warganet Gara-Gara Sebut Nasi Kandar Malaysia Kurang Berbumbu
Hasil China Open 2024, Jumat 20 September: Siapa Lolos ke Semifinal?