Korupsi PDAM, Walikota Makassar Dicegah KPK ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama Ilham Arief Sirajuddin ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan Ilham yang merupakan Walikota Makassar dan Hengki Widjaja selaku Dirut PT Traya Tirta, merupakan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Pencegahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerja PDAM Makassar dengan PT Traya Tirta Makassar atas nama IIham Arief Sirajuddin dan Hengki Widjaja," kata Johan di kantornya, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2014).

Sebelumnya KPK telah menetapkan Ilham dan juga Dirut PT Traya Tirta, Hengki Widjadja sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar.

Johan menjelaskan, modus korupsi yang dilakukan politisi Partai Demokrat itu adalah dengan melakukan penggelembungan nilai kerja sama antara PDAM dengan PT Traya Tirta Makassar selaku pemenang tender proyek tersebut.

"Ada sejumlah pembayaran yang harusnya dilakukan ke pihak pengelola. Jadi bukan pengadaan proyeknya atau instalasinya, tapi kerja samanya," ujar Johan, Rabu lalu.

Johan mengatakan, Ilham selaku pemilik kewenangan pada penyelenggaraan proyek tersebut juga diduga menguntungkan pihak lain. "Jadi misalnya pembayaran harusnya 5, tapi dibayarkan oleh yang bersangkutan 10," papar Johan.

Akibat perbuatan tersangka itu, lanjut Johan, menyebabkan negara dirugikan hingga sekitar Rp 38,1 miliar.

KPK menetapkan status tersangka Ilham setelah lembaga itu memiliki 2 alat bukti yang kuat. "Setelah melakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan IAS (Ilham Arief Sirajuddin) sebagai tersangka," ujar Johan

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP.