Liputan6.com, Jakarta - Oleh Tim Liputan6.com
Tepat sebulan setelah pemilu legislatif 9 April lalu, sejumlah partai pemenang pemilu akhirnya menemukan pasangannya. Bermula dari Partai Nasdem yang menyatakan berkoalisi dengan PDIP, sekarang giliran Partai Kebangkitan Bangsa yang menyatakan resmi berkoalisi dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Advertisement
Kemungkinan koalisi antara PDIP dan PKB sebenarnya sudah terendus sejak April lalu. Tepatnya setelah politisi PKB Mahfud MD menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Namun, baik PDIP, PKB dan juga Nasdem, tak mau memastikan hal tersebut. Hingga akhirnya pada Sabtu, 10 Mei 2014, Ketua Umum PKB dan Ketua DPP PKB memastikan koalisi itu.
“Setelah rapat pleno bersama antara jajaran dewan tanfidz dan dewan syuro DPP PKB di Jombang, menyepakati PKB akan berkoalisi dengan PDIP dalam mengusung capres Jokowi," ujar Ketua Umum PKB Muhaimin seperti tertulis dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu, 10 Mei 2014.
Di Makassar, Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, kedua partai resmi berkoalisi setelah dewan syuro PKB dan para kyai se-Jawa bertemu di salah satu pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. "Iya (koalisi), berdasarkan rapat dewan syuro dan kyai se-Jawa," kata Marwan yang juga Ketua Fraksi PKB DPR.
Hal ini diungkapkan Marwan saat mendampingi safari politik capres PDI Perjuangan Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah di Indonesia bagian timur, Sabtu (10/5/2014).
Bergabungnya PKB, semakin memperkuat koalisi yang dibangun PDIP. Total suara yang sudah dikumpulkan koalisi ini yakni 34,71 persen. Terdiri dari 18,95 persen suara PDIP, 6,72 suara Nasdem dan 9,04 persen suara PKB. Perolehan ini otomatis melanggengkan langkah PDIP mengusung Jokowi sebagai capresnya dalam pilpres 9 Juli mendatang.
Berbekal Chemistry
Tak hanya PDIP, Nasdem dan PKB yang bisa tersenyum lega. Partai Gerindra pun akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Setelah lama berkelana mencari teman koalisi, Gerindra akhirnya berhasil menundukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa.
Kendati belum resmi, koalisi ini sudah disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi. Dia mengatakan, Gerindra sudah lama dekat dengan PAN. Bahkan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa sudah memiliki chemistry. "Chemistry (sudah) jelas,” ujar Suhardi.
Kecocokan antara Prabowo dan Hatta inilah yang dinilai sebagai salah satu alasan kedua partai akhirnya sepakat mengikatkan diri dalam satu hubungan koalisi. Sebagai partai pertama yang menerima pinangan Gerindra, Hatta disebut-sebut menerima imbalan sebagai cawapres yang akan mendampingi Prabowo dalam pertarungan pemilu presiden 9 Juli mendatang.
Guna memuluskan langkah Prabowo-Hatta merebut kursi RI 1 dan 2, Gerindra dan PAN, ujar Suhardi, sudah membentuk tim khusus. "Sekarang sudah ada tim yang dibangun dari masing-masing partai," kata Suhardi.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, koalisi antara Gerindra-PAN akan dideklarasikan secara resmi pada Selasa 13 Mei 2014. Bertepatan dengan rakernas PAN.
"Selasa depan Hatta akan dapat mandat untuk koalisi dengan Gerindra dan akan ada pernyataan dukung Prabowo di situ," ujar Hashim di Hotel Grand Sahid Jaya.
Dari pihak PAN memang belum ada kata resmi soal koalisi itu. Tapi Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan kepada Liputan6.com mengatakan, kepastian koalisi PAN dengan Gerindra sudah terbaca melalui bahasa tubuh yang ditunjukkan Hatta dan Pendiri PAN Amien Rais.
"Mereka mempunyai privilage, bahasa tubuhnya sudah menunjukkan kemana. Resminya nanti pada rakernas," ujar Taufik.
Dia menyebut, koalisi yang terbangun karena kedua pemimpin partai memiliki visi misi yang sama yakni berkomitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat, renegosiasi kontrak dan menggulirkan reformasi tahap dua.
Bergabungnya PAN, membuat Gerindra berhasil mengumpulkan 19,4 persen suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum , Gerindra memperoleh 11,81 persen suara dan PAN 7,59 persen.
Tapi koalisi ini belum cukup mengantar Prabowo berlaga dalam pilpres mendatang. Berdasarkan UU Pemilu, partai atau gabungan partai bisa mengusung capres dan cawapres mereka dalam pilpres Juli mendatang bila memperoleh sedikitnya 25 persen suara dalam pemilu legislatif.
Karena itu, Gerindra harus bergerilya lagi mencari mitra koalisi. Salah satu partai yang masih diincar adalah Partai Persatuan Pembangunan. Sebelumnya bisa dipastikan Gerindra dan PPP akan berkoalisi setelah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali datang ke kampanye Gerindra di Senayan, Maret lalu.
Namun hal ini ternyata menjadi bumerang bagi Gerindra dan membuat internal PPP terbelah hingga saat ini. Sejumlah petinggi PPP menolak sikap politik Suryadharma dan malah merapat ke PDIP.
Tapi selama belum ada ketuk palu, Gerindra masih berharap partai berlambang Kabah itu bergabung dengan mereka. “Semoga hasilnya tetap ke Prabowo. Seperti yang Pak SDA (Suryadharma Ali) sudah sampaikan sebelumnya, dan memang yang dukung Prabowo lebih banyak," kata Ketua Umum Gerindra Suhardi saat PPP menggelar rapimnas, Sabtu 10 Mei.
PPP menggelar rapimnas di Hotel Aston, Kuningan, Jakarta Selatan. Rapimnas dibuka Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pukul 14.00-16.00 WIB. Tahap pembukaan, rapimnas terbuka untuk umum. Selebihnya, rapimnas berlangsung tertutup. Hasilnya akan diumumkan pukul 22.00 WIB. Rapimnas antara lain membahas arah koalisi.
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, PPP memperoleh 6,53 persen suara. Karena itu PPP menjadi faktor penentu bagi Gerindra untuk menggenapkan syarat pengusungan capres dan cawapres. Jika partai yang bermarkas di Menteng, Jakarta Pusat itu bergabung, Gerindra bisa mengumpulkan 25,93 persen suara.
Tapi partai hijau itu bukanlah satu-satunya andalan Gerindra. Partai berlambang burung Garuda ini juga masih berharap pada Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar dan Partai Hanura. Tapi Golkar, jika tidak terdesak, tampaknya sulit bergabung dengan Gerindra. Pasalnya, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sudah tak mendapat tempat sebagai cawapres.
Meminang PPP
Tertutupnya pintu cawapres di koalisi Gerindra, membuat Partai Golkar bergerak cepat. Tak lama setelah terungkapnya kepastian koalisi Gerindra-PAN, muncul berita yang menyebutkan, Aburizal Bakrie menawarkan kursi cawapres untuk Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin.
"Per kemarin sore (Jumat, 9 Mei) terdapat kemungkinan baru yang diinisiasikan Partai Golkar yakni ARB (Ical) - LHS (Lukman Hakim Saifuddin)," kata Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com, Sabtu (10/5/2014).
Tapi lagi-lagi tawaran ini belum dijawab oleh PPP. Disebut-sebut PPP sudah menetapkan dua pilihan, mendukung Prabowo atau Jokowi. “Sejauh ini pilihannya mengerucut kepada 2 opsi: Prabowo Subianto dan Jokowi,” ujar Romahurmuziy atau akrab dipanggil Romy.
Belum diterimanya pinangan Ical bukan tanpa alasan. Meski tawarannya tidak kecil, yakni kursi cawapres, namun PPP masih mempertimbangkan elektabilitas Jokowi dan Prabowo yang jauh lebih tinggi daripada Ical.
Menjadi pemenang nomor 2 pemilu legislative ternyata tak menjadi jaminan bagi Golkar untuk mudah membangun koalisi dengan partai lain. Rendahnya elektabilitas Ical, yang diusung sebagai capres oleh partainya, diduga sebagai penyebab partai lain berpikir dua kali untuk bergabung dengan Golkar.
Setelah gagal mendapatkan kursi cawapres dari Gerindra, kini publik masih menunggu manuver yang akan dilakukan partai kuning itu untuk tetap bisa mengikuti pilpres mendatang. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Golkar meraih 14,75 persen suara. Untuk bisa memenuhi persyaratan peserta pilpres, Golkar setidaknya harus mencari beberapa partai untuk membentuk koalisi.
Faktor Penentu
Hal yang sama terjadi pada Partai Demokrat. Partai berkuasa yang pada pemilu tahun ini harus menelan pil pahit, karena hanya mampu meraup 10.19 persen suara, hanya memiliki dua pilihan untuk bisa ikut serta dalam pilpres. Opsinya, membentuk poros baru dengan berkoalisi bersama Golkar dan partai lain yang belum mendapat tempat, atau merapat ke koalisi yang sudah ada.
Dengan alasan menunggu hasil konvensi, partai berlambang Mercy hingga saat ini belum menentukan sikap. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, keputusan koalisi ada ditangan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
Kendati hanya memperoleh 10 persen suara, PDIP tak mau menganggap enteng lawannya itu. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, Demokrat menjadi faktor penentu. "Ini bergantung pada Demokrat bisa jadi penentu. Bisa jadi poros baru. Nanti bisa ada yang ketinggalan loh. Ini bergantung pada Demokrat. Bola di Demokrat," jelas Eriko.
Dia beralasan, Demokrat merupakan merupakan partai berkuasa yang memiliki infrastruktur pemerintahan yang kuat. Selain itu, konvensi capres yang tengah dilangsung Demokrat, dapat saja berubah menjadi konvensi cawapres. Eriko mengungkan, jika konvensi berubah menentukan cawapres, peluang PDI Perjuangan dan Demokrat berkoalisi terbuka lebar.
