Liputan6.com, Jakarta - Meski mengapresiasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 masih rendah. Muhammadiyah memberi catatan terkait penyelenggaran Pileg 9 April lalu.
"Muhammadiyah menyayangkan kualitas pemilu yang rendah," kata Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Muti di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2014).
Advertisement
Kualitas itu, kata Muti, ditandai dengan maraknya dugaan praktik politik uang dan kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistemik. Muhammadiyah juga menyayangkan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral dan terlibat kejahatan politik.
Tak cuma itu, lanjut Muti, Pileg sebelum-sebelumnya juga dinilai menghasilkan anggota legislatif yang sebagian besar tidak kompeten. Bahkan dua kali pileg sebelumnya, yakni 2004 dan 2009, banyak anggota DPR bermasalah secara moral dan terpenjara kekuatan kapital.
"Muhammadiyah mengkhawatirkan kinerja legislatif 2014-2019 yang rendah, gagal menghasilkan keputusan legislasi yang memajukan dan mengangkat harkat bangsa," ucap Muti.
Menurut Muti, kualitas pileg yang rendah itu disebabkan pragmatisme politik kekuasaan, sistem pemilu proporsional terbuka yang tidak disertai budaya demokrasi, dan merosotnya moralitas masyarakat.
Polri sedikitnya menerima 36 laporan kasus dugaan tindak pidana pemilu selama kampanye. Dugaan kasus money politics atau politik uang merupakan laporan terbanyak yang diterima Polri di seluruh Indonesia.
"Jumlah terbanyak, money politics dengan 12 laporan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di kantornya, Minggu 6 April lalu. (Ans)
