Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat dikabarkan sudah sepakat berkoalisi dengan Partai Golkar. Namun hal tersebut dibantah Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Menurut dia, kepastian koalisi dengan Golkar baru diputuskan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar hari Minggu 18 Mei 2014 besok.
"Terlihat bahwa ada miskomunikasi info yang sedikit tidak sesuai dengan yang diharapkan," ujar Syarief Hasan di rumah dinas, Kompleks Menteri kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) itu menjelaskan, pihaknya memang membentuk tim kecil untuk berdialog dengan elite Golkar. Komunikasi tersebut intensif dilakukan selama 3 hari, terakhir pada Jumat 16 Mei 2014 malam. Namun koalisi kedua partai belum dapat dipastikan saat ini.
"Kita sudah intensif 3 hari berkomunikasi untuk pendalaman lebih lanjut," ujar Syarief.
Advertisement
Pada dialog tersebut, pihak Demokrat diwakili Syarief Hasan, Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik, dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Sedangkan pihak Golkar diwakili Sekjen Idrus Marham, politisi senior MS Hidayat, Agung Laksono, dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono.
Sejumlah nama muncul untuk dijadikan sebagai capres-cawapres dalam dialog antara Demokrat dan Golkar. Misalnya Aburizal Bakrie atau Ical dan Pramono Edhie Wibowo. Namun siapa yang dipilih akan diputuskan pada Rapimnas masing-masing partai.
"Kami memberikan list 11 peserta konvensi untuk dipilih pihak Golkar. Semuanya memiliki kompetensi. Dan kami mendapat penegasan bahwa Aburizal diberi mandat penuh untuk capres," ujar suami Ingrid Kansil itu.
Rapimnas Demokrat dan Golkar digelar pada waktu bersamaan, yakni pada Minggu 18 Mei 2014. Syarief mengatakan, pihaknya akan mendengar aspirasi dari berbagai daerah pada rapimnas tersebut. "Harapan tentu untuk menempuh aspirasi-aspirasi dari daerah," tandas Syarief.
Demokrat meraih suara Pileg 10,19%, sedangkan Golkar 14,75%. Jumlah suara kedua partai yakni 24,94% bisa memenuhi persyaratan pengusungan capres atau presidential threshold yaitu 25% suara sah nasional atau 20% kursi DPR RI. (Sss)
