Ahok: Presiden Harus Berani Mati Demi Konstitusi

Sampai saat ini memang belum ada presiden yang berani mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 18 Mei 2014, 16:20 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. (Faisal R Syam/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pelanggaran HAM masih jadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Butuh keberanian untuk mengungkap sejarah kelam bangsa.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat ini banyak pejabat yang terjebak pada sistem pemilu satu orang satu suara. Ujungnya, pejabat negara malah takut pada konstituen bukan konstitusi.

"Anda harus berani tidak terima suap, Anda harus taat konstitusi, Anda harus berani mati demi konstitusi. Itu baru namanya presiden," kata Ahok usai peletakan batu pertama Pembangunan Prasasti Jarum Mei 1998, di TPU Pondok Rangon, Minggu (18/5/2014).

Sampai saat ini memang belum ada presiden yang berani mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tapi dirinya yakin sosok itu akan muncul sehingga proses hukum akan bisa berjalan.

"Makanya saya bilang tunggu presiden yang bisa. Kalau tunggu DPR juga rekomendasi-rekomendasi nggak jalan. Kuncinya ada di presiden," tegasnya.

Tak hanya pejabat negara yang harus melaksanakan konstitusi dengan baik, menurutnya, Prajurit TNI juga harus dapat pelajaran konstitusi.

"Makanya prajurit-prajurit kita itu dilatih taat konstitusi. Harus berani gitu lho. Dan kita ingin jangan sampai kejadian ini terjadi lagi. Karena ini nyawa orang karena setiap nyawa itu kan berharga. Di mata Tuhan juga berharga. Kita menganggap Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada satu pun yang mencabut nyawa orang seenaknya," tandas Ahok.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya