Ada Ancaman Pemecatan kepada Kader Golkar yang Dukung Jokowi-JK

Poempida mengatakan sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, pemecatan kader itu bukan Hak Prerogatif Ketua Umum.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 19 Mei 2014, 23:06 WIB
Disela-sela bersepeda Jokowi menyempatkan bersalaman kepada para pendukung Senin (19/5/14) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Juru bicara Jusuf Kalla (JK), Poempida Hidayatullah mengungkapkan adanya ancaman dari elite DPP Partai Golkar untuk memberi sanksi pemecatan kepada para kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menilai langkah tersebut tidak masuk akal.

"Hal ini akan berpotensi menjadi preseden yang buruk dari kepemimpinan Bang Ical (Aburizal Bakrie) dan memicu gejolak internal partai yang tidak diperlukan," kata Poempida dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Senin (19/5/2014).

Seharusnya, kata Poempida, DPP Partai Golkar memahami situasi yang berkembang saat ini di internal Golkar, sehingga diperlukan suatu langkah kebijakan yang akomodatif. Menurutnya, ada basis-basis rasionalitas yang harus diperhatikan lebih dulu, sebelum mengeluarkan ancaman sanksi itu.

Basis rasionalitas itu, lanjut Poempida, di antaranya keputusan Rapimnas VI yang memberikan mandat penuh kepada Aburizal, dalam membangun koalisi yang berdasarkan harapan memberikan dukungan kepada PDIP. "Hal tersebut sangat terasa menjadi suasana kebatinan yang ada pada saat Rapimnas kemarin."

Kemudian, sambung Poempida, JK yang dipasangkan dengan cawapres PDIP Jokowi, adalah kader Golkar tulen, juga sebagai Mantan Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, banyaknya kekecewaan arus bawah atas keputusan DPP untuk berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo-Hatta.

Yang terpenting, menurut Poempida, sesuai AD/ART Partai Golkar, pemecatan kader itu bukan hak prerogatif ketua umum. Harus berbasis prosedural, yang dilandaskan oleh pelanggaran yang fatal terhadap organisasi partai. "Jika kemudian terjadi kebijakan pemecatan ini, saya melihat potensi terjadinya gejolak yang akan mengarah kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar."

"Saya melihat bahwa para elite DPP Partai Golkar masih dapat berpikir rasional dan lebih menekankan pada soliditas partai. Karena Partai Golkar diciptakan bukan sekedar dalam konteks berkoalisi, tapi harus berbasis pada pemikiran membangun bangsa ke depan," tandas Poempida.

JK yang notabene mantan Ketua Umum Partai Golkar, secara resmi menjadi pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2014. Keduanya sudah mendeklarasikan diri di Gedung Joang 45 Menteng, hari ini. Keduanya pun sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai mendeklarasikan.

Pada hari yang sama, Ical pun mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Gerindra. Deklarasi tersebut dilakukan di kediaman Ical, Menteng, Jakarta Pusat. (Rmn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya