Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) akhirnya menemui kepastian di kepemimpinan Chairul Tanjung alias CT sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jembatan Sumatera dan Jawa ini masuk dalam proyek prioritas yang akan digeber selama lima bulan ke depan.
CT mengaku, keputusan ini merupakan hasil dari rapat koordinator dengan para eselon I di lingkungan Kemenko Perekonomian. Pejabat internal tersebut wajib menyusun proyek prioritas unggulan yang dapat dikerjakan secepat mungkin.
"Semua melaporkan secara detail tentang perhatian mereka. Tapi saya realistis mau menyusun prioritas unggulan di lima bulan ini yang punya efek besar, biaya dan hambatan kecil," ujar dia di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Selasa (20/5/2014).
CT mencontohkan proyek krusial itu adalah JSS. Pihaknya bakal mengejar pembentukan badan otoritas (badan pelaksana) untuk merealisasikan pembangunan jembatan senilai Rp 200 triliun itu.
"Peraturan Presiden (Perpres) sudah ada, tinggal Keputusan Presiden (Keppres) lagi untuk menyusun badan otoritasnya. Setelah selesai, maka bisa langsung melaksanakan proses lebih lanjut," tegasnya.
Dia berjanji akan mengupayakan pembentukan badan otoritas tersebut dalam waktu lima bulan. Namun CT masih enggan memastikan pelaksanaan ground breaking JSS apabila sudah tersusun badan pelaksananya. "Saya belum bisa bicara soal ground breaking. Yang pasti saya akan upayakan lima bulan terbentuk badannya," ujar dia.
Sementara proyek lain, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah, menurut CT, masuk dalam pembahasan di rakor. Tapi dia menyadari bahwa pembangunan proyek 2x1.000 megawatt (MW) itu sangat rumit bila dibandingkan PLTU di Sumatera Selatan.
"Saya akan lihat dulu satu-satu, dan pekan depan saya akan rapat lagi dengan deputi. Jadi sudah langsung ada arahan dan tahapan. Jika dua minggu urusan di Jakarta selesai, selanjutnya akan di bawa ke daerah," kata dia.
Salah satunya PLTU Batang. CT bilang, pihaknya bisa menggelar rakor di Jawa Tengah lengkap bersama menteri-menteri terkait, bupati dan gubernur setempat. "Jadi apa masalahnya, kalau bisa diselesaikan di lapangan, kita selesaikan," tandas dia. (Fik/Ahm)
Advertisement
