Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengebut pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya di kota, Jokowi mendorong infrastruktur digital agar bisa menjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil.
Langkah Jokowi mewujudkan pemerataan infrastruktur digital mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Iwan Alfanie menjadi salah satu yang mendukung penuh kebijakan Jokowi tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Iwan mengatakan, gagasan Jokowi menghadirkan infrastruktur berbasis digital hingga ke pelosok-pelosok daerah merupakan wujud keadilan. Sebab dengan cara tersebut fasilitas digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Ini merupakan keadilan yang direalisasikan oleh Pak Jokowi sehingga kemajuan teknologi hari ini masuk hingga ke plosok,” ujar Iwan ketika menjadi pembicara pada seminar yang digelar di kampusnya.
Iwan mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan wilayah yang terpisah-pisah. Menurutnya dengan kehadiran infrastruktur digital yang terus didorong oleh Jokowi tersebut dapat memudahkan masyarakat saling terhubung satu sama lain.
“Bagaimana bahwa Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Bagaimana kita terbatasi oleh akses-akses pelosok-pelosok. Infrastruktur digital adalah solusi,” pungkasnya.
Percepatan pembangunan infrastruktur digital dijadikan salah satu program prioritas pemerintah. Jokowi menargetkan pada 2024 akan selesai pembangunan 9.586 menara BTS yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemerintah Alokasikan Dana Rp13 T untuk Infrastruktur Digital
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kompleksitas pandemi Covid-19 semakin tinggi. Dampak krisis kesehatan terhadap sektor ekonomi dan sosial sangat nyata, terutama yang dialami oleh sektor pariwisata.
Berdasarkan data UN World Tourism Organization (UNWTO), pandemi berdampak pada penurunan pendapatan global sekitar USD 2 triliun dari sektor pariwisata. Sementara itu, penurunan traffic pelancong mancanegara juga sangat signifikan, yakni sebesar 80 persen.
Dampaknya, lebih dari 100 juta orang yang bekerja secara langsung atau tidak langsung di industri ini menjadi sangat terdampak.
Menko Airlangga mengatakan, dibutuhkan intervensi yang kuat dan konsisten dari pemerintah unuk menyelsaikan masalah ini. Di tingkat nasional, Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp13 triliun dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk di sejumlah destinasi prioritas.
"Ini merupakan kebijakan antisipatif terhadap perubahan konsep pariwisata di masa mendatang,” ujar Airlangga Hartarto dalam acara Kick-Off Tourism Working Group (TWG) G20 Presidensi G20 Indonesia, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (16/2/2022).
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pemulihan pasca pandemi. Dengan dukungan mitra internasional dan sesama anggota G20, Indonesia ingin mewujudkan Panduan terkait Penguatan Peran Masyarakat dan UMKM sebagai Agen Perubahan Pariwisata (Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents).
Selain itu, Indonesia juga ingin menjadi pelopor untuk inovasi bersama di G20 guna memulihkan pariwisata melalui metode seamless travelling.
Bagi Indonesia, pembangunan infrastruktur pariwisata dan peningkatan kemampuan SDM sektor ini adalah keniscayaan. Karena di masa depan, tantangan pariwisata dihadapkan pada cepat atau tidaknya kita beradaptasi dengan teknologi digital.
Advertisement
