Atasi Permasalahan Bea Keluar, CT Panggil Freeport dan Newmont

ESDM tidak berani mengambil keputusan mengenai renegosiasi kontrak tambang karena takut dianggap merugikan negara.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 20 Mei 2014, 20:09 WIB
Pejabat baru Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/5). (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Liputan6.com, Jakarta Untuk menyelesaikan permasalahan bea keluar, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian akan mempertemuan antara PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan kementerian terkait.

Menko Perekonomian Chirul Tanjung mengatakan, ada dua permasalahan besar di industri pertambangan nasional saat ini. Pertama adalah masalah bea keluar dan kedua renegosiasi kontrak.

"Masalah bea keluar saya akan mengundang manajemen Freeport, Newmont dan menteri terkait minggu depan. Saya minta kesiapan mereka untuk melakukan presentasi pembuatan smelter," kata Chairul, di kantor Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (20/5/2014).

Untuk menyelesaikan masalah ini, pria yang akrab dipanggil CT akan meminta para menteri mengambil langkah strategis, dan keputusannya harus ditetapkan dalam sidang kabinet dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau Instruksi Presiden.

Alasan menko hanya memanggil dua perusahaan tambang tersebut, karena kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan tambang besar, sehingga mudah diikuti oleh perusahaan tambang lain.

"Kenapa Freeport dan Newmont karena paling besar, kalau besar beres kecil pasti beres," tuturnya.

Untuk permasalahan lainnya yaitu renengosiasi kontrak, CT menilai pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak berani mengambil keputusan karena takut dianggap merugikan negara, karena itu ia akan melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

"Kontrak karya belum selesi ada masalah di ESDM, karena pejabatnya ada sedikit ketakutan, takut dianggap merugikan negara, saya akan berkonsultasi dengan KPK, ada tim dari KPK berkantor di kantor perekonomian untuk mengatasi permasalahan ini supaya lancar," pungkasnya. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya