Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior CSIS, Pande Raja Silalahi mengungkapkan memanasnya suhu politik di Thailand akan berdampak positif bagi investasi di Tanah Air.
Namun, Indonesia juga harus mewaspadai gejolak ini sebagai ancaman yang akan mengganggu aktivitas perdagangan antar kedua negara.
Advertisement
"Dari sisi wilayah, Thailand memang dekat dengan Indonesia, tapi jauh soal hubungan bisnis," ungkap dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (21/5/2014).
Artinya, kata Pande, pengaruh yang ditimbulkan dari kerusuhan politik di negara Gajah Putih tersebut tak akan terlampau besar bagi Indonesia. Pemerintah dapat membidik pasar lain sebagai negara tujuan ekspor.
"Dampaknya nggak akan terlalu besar dan bisa digantikan dengan negara lain seperti komoditas bahan pangan. Negara lain yang bisa menggantikannya adalah Singapura karena seluruh aktivitas ekspor impor lewat sana," terang dia.
Namun jika kemelut politik ini berkepanjangan, tambah dia, Indonesia akan mengalami gangguan kegiatan perdagangan cukup besar. "Dampaknya bisa terasa kalau terus menerus, imbasnya negatif," papar Pande.
Di sisi lain, lanjutnya, Indonesia akan menikmati keuntungan dari krisis politik tersebut. Pasalnya, investor enggan menanamkan modal di negara yang tengah dilanda konflik.
"Positifnya investor jadi mikir-mikir mau ekspansi atau menambah modalnya di Thailand. Walaupun akan menggelar pemilu, tapi negara ini masih punya daya tarik tinggi supaya investor investasi di sini," ucap Pande.
Kerusuhan politik terjadi di Thailand sejak November 2013. Kaum oposisi mendesak Yingluck Shinawatra, PM saat itu, mundur karena mencoba meloloskan RUU Amnesti yang berpotensi membebaskan kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra, dari jeratan kasus korupsi. Thaksin kini bersembunyi di Dubai.
Gelombang protes coba diredam Yingluck dengan mempercepat Pemilu menjadi Februari 2014. Namun oposisi tak terima dengan pemungutan suara yang dinilai terjadi banyak kecurangan. Yingluck pada akhirnya dilengserkan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand awal Mei ini, karena dinyatakan bersalah atas kasus penyalahgunaan kekuasaan.
Sekitar 28 orang tewas akibat gelombang protes dan bentrokan di Thailand sejak akhir 2014 hingga sekarang. Ribuan orang lainnya terluka.
Kini, Angkatan Bersenjata Thailand telah memberlakukan status darurat militer terhitung sejak kemarin (20/5) terkait krisis politik di Negeri Gajah Putih. (Fik/ddw)
