Liputan6.com, Jakarta - Angkatan bersenjata Thailand menetapkan status darurat militer demi meredakan ketegangan antara kubu pemerintah dan oposisi pasca-penggulingan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra. Status tersebut diberlakukan mulai Selasa 20 Mei 2014.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa menyampaikan keprihatinannya atas yang terjadi di Thailand. Sebagai negara yang punya hubungan dekat dengan Thailand, Indonesia akan berusaha membantu demi memulihkan situasi di Negeri Gajah Putih.
"Kami sangat prihatin atas perkembangan yang terjadi di Thailand. Indonesia menghormati proses konstitusi dan demokrasi demi terciptanya rekonsiliasi nasional dan persatuan, sebagaimana yang diharapkan warga Thailand," ujar Marty kepada Straits Times, yang dimuat Rabu (21/5/2014).
Dia menjelaskan, Indonesia sangat berharap perkembangan terbaru di Thailand tidak akan melunturkan prinsip-prinsip konstitusional. Proses demokrasi dan damai diharapkan tetap tercipta di Thailand.
Menyusul status darurat dan penutupan sejumlah stasius televisi oleh militer Thailand, PM sementara Thailand, Niwattumrong Boonsongpaisan menyerukan digelarnya pemilihan umum (pemilu) baru. Atas nama pemerintah, ia mengusulkan agar pemilu diadakan pada 3 Agustus mendatang.
Pemilu sebelumnya digelar pada Februari 2014, namun dihujani protes oleh oposisi karena dugaan kecurangan, hingga akhirnya dibatalkan.
Namun menurut anggota Komisi Pemilihan, Somchai Srisutthiyakorn, pemerintah telah sepakat menyusun dekrit, yang di dalamnya disepakati ada klausal yang menyebutkan bahwa pemilihan umum bisa ditunda, bila terjadi keadaan darurat.
Jenderal Prayuth Chan-ocha yang mewakili militer menegaskan langkah status darurat mereka tidak bermaksud untuk mengkudeta pemerintah, tapi hanya untuk meredakan ketegangan. "Jadi semua partai pertama-tama harus menghentikan aksi mereka," tegasnya. (Mut)
Advertisement
