Liputan6.com, Jakarta - Pemberlakuan darurat militer di Thailand dikhawatirkan akan memicu impor produk-produk dari negara tersebut secara tidak bertanggungjawab.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menjelaskan, sama seperti Indonesia, Thailand juga memiliki tata niaga produk-produk pangan.
Sebagai contoh, produk beras di mana pada masa tanam, komoditas pangan tersebut dibiayai lembaga perbankan di Thailand.
Advertisement
Kemudian dalam tata niaganya, beras tersebut dibeli oleh negara. Begitu juga alokasi ekspor dan konsumsi dalam negeri ikut diatur dalam tata niaga.
"Thailand itu memiliki beberapa produk yang ada tata niaganya, seperti tata niaga beras, tata niaga gula," ujarnya disela Rakornas V TPID 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Dia mengungkapkan, dengan status darurat militer ini, dikhawatirkan produk-produk pangan dari Thailand ini bisa keluar tanpa bisa dikendalikan oleh pemerintahnya. Hal ini yang perlu diantisipasi pemerintah Indonesia.
"Sebenarnya negaranya masih berlangsung dengan baik, tetapi yang saya takutkan tata niaganya. Kami sangat takut kalau barangnya kemana-mana, sedang kita saat ini sedang menghadapi musim panen untuk beras dan musim giling untuk gula," jelas dia.
Oleh sebab itu, menurut Lutfi saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk sementara yaitu melakukan pengetatan terhadap barang-barang dari Thailand sehingga tidak menganggu tata niaga di dalam negeri.
"Jadi kita harus jaga sama-sama supaya tidak ada rembesan yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kehancuran petani nasional," katanya.
Namun, Lutfi menyakini bahwa status darurat militer ini tidak akan menganggu kinerja ekspor impor antara Indonesia dan Thailand.
"(Gangguan ekspor impor) sementara tidak ada. Ekspor Impor Indonesia Thailand saat ini yang paling bagus, malah sekarang yg menjadi primadona, adalah ikan, produk ikan, udang, sama otomotif," tandas dia. (Dny/Nrm)
