Jokowi dan Prabowo Diminta Susun Strategi Hadapi MEA 2015

Kadin mengharapkan pemerintahan ke depan pro bisnis dan pro dunia usaha serta mampu menjaga stabilitas politik.

oleh Septian Deny diperbarui 25 Mei 2014, 15:32 WIB
Jokowi dan Prabowo saat Pilkada DKI Jakarta 2012 (Antara/Yudhi Mahatma)

Liputan6.com, Jakarta - Dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawpres) yang akan bertarung pada pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang yaitu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah menyampaikan program-program yang telah disusun dalam sektor ekonomi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Secara garis besar, banyak program-program dari pasangan Jokowi-JK yang lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur, sedangkan pasangan Prabowo-Hatta lebih kepada ketahanan pangan nasional.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, sebenarnya program-program yang telah disusun oleh kedua pasang capres dan cawapres sudah sangat baik.

"Saya baru mendengar sekilas, kalau Prabowo lebih kepada ketahanan pangan, sedangkan Jokowi ke infrastruktur. Saya rasa semua ini hal yang mendesak dan dibutuhkan oleh bangsa ini kedepannya," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Sarman mengungkapkan, selain kedua isu tersebut, masih banyak hal lain yang juga harus menjadi fokus kedua pasang capres dan cawapres tersebut, seperti industri keuangan, investasi, usaha kecil dan menengah (UKM), pariwisata, perdagangan, tenaga kerja dan lain-lain.

"Ketahanan pangan dan infrastruktur penting, tetapi bagaimana sektor lain juga tidak kalah penting. Kami harapkan pemerintahan ke depan pro bisnis dan pro dunia usaha dan mampu menjaga stabilitas politik, siapa pun yang terpilih nanti," katanya.

Selain sektor-sektor tersebut, menurut Sarman, ada hal yang juga tidak boleh dilupakan oleh Jokowo dan Prabowo, yaitu terkait kesiapan pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hal ini karena pasar bebas antar negara-negara Asia Tenggara tersebut akan berlangsung setahun setelah pemerintahan mendatang berjalan.

"Tantangan ekonomi kita ke depan yang paling khusus adalah pemerintah baru nanti akan dihadapkan pada MEA 2015, pada pemerintahan mereka ini mulai berlangsung. bagaimana strategi penyikapi hal ini. Bagaiama konsep capres dan cawapres ini? Apakah dapat menjadi pemain utama di ASEAN dan bagaimana mampu berkompetisi nantinya," tandas Sarman. (Dny/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya