Tingkatkan Investasi, Jokowi dan Prabowo Diminta Benahi Hukum

Kedua pasangan capres dan cawapres juga diminta untuk membereskan masalah otonomi daerah.

oleh Septian Deny diperbarui 25 Mei 2014, 18:32 WIB
(Foto: Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan pengusaha meminta kedua pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang maju pada pemilihan presiden (pilpres) tahun ini untuk fokus membenahi kepastian hukum dan otonomi daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakan, salah satu hal yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah adanya kepastian hukum terutama pada bidang investasi. Dengan kepastian hukum ini, investor yang ingin menanamkan modalnya akan punya kepercayaan lebih terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Selama ini, hukum kita banyak yang bertentangan satu sama lain Kalau itu tidak dibereskan bagaimana mau menumbuhkan iklim investasi. Kalau kedua capres memperhatikan itu, baru para investor punya keyakinan untuk berinvestasi dalam jangka panjang," ujarnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Selain soal kepastian hukum, kedua pasangan capres dan cawapres juga diminta untuk membereskan masalah otonomi daerah yang selama ini dianggap tidak memiliki struktur yang jelas dan kebablasan.

"Kami minta agar jelas strukturnya di daerah, sekarang masing-masing jalan sendiri-sendiri. Akhirnya banyak kepala daerah yang masuk penjara gara-gara penyelewengan dan korupsi. Ini harus dikoordinasikan," lanjut dia.

Menurut Sofjan dengan pembenahan pada kedua bidang tersebut, maka akan membuat investasi tumbuh dengan baik serta memberikan kenyamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kalau hukum dan otonominya tidak jelas, orang akan enggan berinvestasi jangka panjang di indonesia. Mereka mainnya pada investasi jangka pendek saja, ujung-ujungnya kita akan lebih banyak impor dari pada ekspor. Jokowi dan Prabowo harus berani soal itu," tandas Sofjan. (Dny/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya