Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendesak PT Freeport Indonesia untuk menyetorkan uang jaminan ratusan juta dolar Amerika Serikat (AS) ke negara sebagai bukti keseriusan membangun pabrik pemurnian (smelter). Jumlah ini merupakan 5% dari nilai investasi perusahaan tambang tersebut sebesar US$ 2,3 miliar.
Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengungkapkan, pemerintah meminta kepastian dari Freeport untuk membangun smelter. Hal ini harus dibuktikan dengan jaminan uang dari total investasi pendirian smelter.
"Kami bicarakan kepastian pembangunan smelter dengan guarantee bank sehingga mereka punya jaminan finansial dan akhirnya mau membangun," ucap dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Jaminan tersebut, kata Hidayat merupakan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi Freeport apabila meminta kelonggaran Bea Keluar (BK) progresif.
"Dia minta kelonggaran BK karena dia sudah pasti akan membangun, tapi kalau sudah memenuhi syarat. Misalnya memberi uang jaminan 5% dari US$ 2,3 miliar, yaitu sekitar US$ 115 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun (asumsi kurs Rp 11.632 per dolar Amerika Serikat) ditaruh di bank. Kalau tidak dibangun, uangnya akan hilang," terang dia.
BK, tambah Hidayat, akan otomatis hilang atau nol persen jika Freeport sudah membangun smelter. Pembangunan smelter diperkirakan rampung tiga tahun mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto mengaku akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Pembangunan pabrik pemurnian minerba (smelter) menggandeng PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
"Sudah dilaporkan ke Dirjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Itu di daerah Gresik dengan kapasitas konsentrat 1,6 juta ton per tahun," ucapnya.
Rozik mengaku, kepemilikan saham Freeport Indonesia atas smelter tersebut mayoritas. Saat ini, pihaknya dan Antam masih dalam tahap pembicaraan mengingat nilai investasi untuk merealisasikannya sebesar US$ 2,3 miliar.
"Masih dibicarakan, kira-kira Freeport mayoritas (saham). Target ground breaking sekitar kuartal II 2014, makanya ini yang mau dibicarakan (dengan pemerintah)," terang Rozik.
Sayangnya, dia mengaku, Freeport belum menyetor uang jaminan sebagai komitmen pembangunan smelter ke Kementerian ESDM. "Belum dimasukkan, karena sudah ada komitmen bahwa kita siap (bangun smelter)," ucap dia. (Fik/Ahm)
Advertisement
