Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung semalam mengadakan rapat koordinasi dengan Chevron Indonesia dan kementerian teknis terkait rencana pemberian izin pengerjaan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di Selat Makasar.
Sebagai kementerian teknis dan lembaga terkait dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Mengingat proyek yang akan dikerjakan Chevron tersebut bernilai sangat besar yaitu US$ 12 miliar atau setara dengan Rp 139,3 triliun (Kurs 11.611 per dolar AS), Pria yang akrab dipanggi CT ini meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam tindak korupsi.
Dengan berkomitmen seperti itu, CT meyakinkan bahwa proses pengeluaran izin mega proyek tersebut akan berjalan lebih cepat.
"Tadi saya meyakinkan kepada teman-teman ESDM, dan SKK Migas bahwa kalau tidak ada design untuk melakukan korupsi atau pelanggaran atauran itu tidak masalah," kata CT di Jakarta.
CT mengaku tidak ingin menjadikan dua instansi pemerintah tersebut untuk tidak kembali terlibat kasus korupsi. Dengan adanya kasus suap yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, CT menilai hal itu sangat menghambat proses realisasi beberapa proyek migas di Indonesia.
"SKK Migas dan Kementerian ESDM kemarin baru dapat musibah, karenanya teman-teman dari SKK Migas dan ESDM agak tidak gampang untuk bisa mempercepat seluruh proses ini. Tapi kemarin kan saya sudah berkonsultasi dengan KPK, dan mendapatkan klarifikasi banyak hal masalah-masalah mengenai itu," paparnya.
Tak tanggung tanggung, demi mewujudkan transparansi di elemen pemerintahan, CT mengaku akan mengirimkan rekaman setiap rapat yang dilakukan ke KPK.
"Bahkan saya sudah minta hasil rapat ini, copy rekamannya kirimkan ke KPK, supaya betul-betul ada transparansi dari apa yang kita bicarakan malam ini," jelas dia. (Yas)
Advertisement
