Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Tanti Yulianingsih, Silvanus Alvin, Ahmad Romadoni, dan Taufiqurrohman
"Kami telah menetapkan pasangan capres dan cawapres pemilu kita". Komisi Pemilihan Umum akhirnya meresmikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto sebagai capres-cawapres yang akan bertarung memperebutkan kursi presiden pada pemilu 9 Juli mendatang.
Advertisement
Dengan pengumuman itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU Jakarta, Sabtu (31/5/2014), menyatakan, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta telah diresmikan dan sah sebagai pasangan capres-cawapres.
Hadar menjelaskan, keputusan itu juga tertuang dalam PKPU No. 453/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Capres dan Cawapres 2014. Yang artinya, kedua pasangan calon telah memenuhi syarat dan resmi menjadi peserta pilpres 2014.
Oleh sebab itu, maka kedua pasangan capres-cawapres itu akan mendapatkan pengawalan melekat dari personel Polri sepanjang hari. KPU mengaku sudah meminta puluhan polisi mengawal tiap calon.
"Kami juga koordinasi dengan Polri sejak ditetapkan ini, kedua pasangan ini mendapatkan fasilitas pengamanan dan pengawalan yang melekat. Tidak kurang dari 93 pengawal, total 372," imbuh Hadar.
Kendati demikian, lanjut Hadar, pengawalan tersebut tak akan membuat jarak antara calon pemimpin dan rakyatnya.
"Soal jarak itu, bisa diselesaikan secara internal saja. Kalau Pak Jokowi suka blusukan dengan rakyat, ya tinggal bicara saja dengan polisinya. Jadi terserah Jokowi (dikawal ketat atau tidak)," terang Hadar di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (31/5/2014).
Setelah ditetapkan oleh KPU, penyebutan bakal capres atau cawapres tidak berlaku lagi. Melainkan menjadi capres dan cawapres.
Kampanye secara resmi akan dimulai pada 4 Juni mendatang. Kedua pasangan diharapkan dapat mematuhi semua peraturan kampanye yang ditetapkan KPU.
Setelah melakukan penetapan, KPU akan langsung melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu penentuan nomor urut pasangan capres dan cawapres yang akan dilakukan Minggu besok, 1 Juni 2014. Pada tahapan ini, KPU mewajibkan semua pasangan hadir untuk mengambil nomor urut capres-cawapres.
Ditempel 3 Shift Pengawal
Hadar menjelaskan, baik untuk Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta akan ditempel oleh 31 personel kepolisian. Mereka berjaga 24 jam penuh. Dibagi dalam 3 shift yaitu pagi, siang dan malam.
"Setelah ditetapkan mereka dapat hak dan pengawalan melekat. Masing-masing shift 31 aparat. Satu orang punya 3 shift kawalan, untuk dia dan keluarganya," ujar dia.
Hadar menambahkan, hak pengawalan diterima peserta pilpres 2014 setelah lulus verifikasi administrasi pendaftaran capres-cawapres pada 27 Mei lalu.
Persyaratan pencalonan meliputi surat keterangan partai pendukung yang telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan menyerahkan susunan tim kampanye nasional.
Persyaratan calon berupa surat pernyataan pribadi, surat keterangan berdomisili di Indonesia dengan menunjukkan KTP, minimal berusia 35 tahun, dan menyerahkan surat keterangan dari kelurahan setempat yang membuktikan bahwa terdaftar sebagai pemilih.
Syarat lainnya adalah tanda bukti LHKPN, surat dari pengadilan niaga tidak memiliki utang negara, SKCK yang dikeluarkan pihak kepolisian, menyerahkan ijazah yang telah dilegalisir serendah-rendahnya tingkat SMA, dan surat keterangan kesehatan yang dilaporkan oleh RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Cegah Kampanye Hitam
Terkait dana kampanye, KPU menegaskan dana kampanye pasangan capres-cawapres harus jelas sumbernya. KPU mengatakan, tak boleh ada sumber dana yang tak jelas masuk ke kantong kampanye 2 pasangan capres-cawapres tersebut. Oleh sebab itu harus ada rekening khusus.
"Sumbangan dana kampanye itu harus diketahui identitasnya. Ini adalah kegiatan politik, kegiatan pemilu. Jadi nggak bisa seperti yang sekarang terjadi, dikumpulkan di pinggir jalan, Rp 1.000, Rp 2.000," jelas Hadar.
Menurut Hadar, KPU akan menggelar rapat terkait sumber dana kampanye pasangan capres-cawapres. KPU juga akan meminta pencatatan dana kampanye yang digunakan oleh pasangan Jokowi-JK serta Prabowo-Hatta.
Selain menyorot dana kampanye, KPU juga tengah mengupayakan cara-cara untuk mencegah kampanye hitam (black campaign), yang merebak di jagat maya saat ini. KPU dan Bawaslu meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pelaku black campaign.
"Kita meminta Kominfo agar situs-situs yang mengandung unsur kampanye hitam diblokir. Untuk kampanye hitam yang bukan di media sosial, ranahnya kepolisian yang menindak," kata komisioner KPU Juri Ardiantoro usai menggelar rapat koordinasi tahapan pilpres 2014 di Gedung Bawaslu, Jakarta.
Perwakilan dari Kominfo, Harmetri juga berjanji akan segera memblokir situs-situs yang berbau kampanye hitam. "Kami diminta untuk memblokir situs atau akun di jejaring sosial. Kami akan memblokir situs atau akun yang ada di jejaring sosial dan lain sebagai. Kami akan sesegera mungkin lakukan," ucapnya.
Hal ini diamini pimpinan Bawaslu, Nasrullah. Sejauh ini pelaku kampanye hitam, khususnya yang merusak properti salah satu pasangan kandidat capres-cawapres, sedang dalam pengusutan.
Guna menghindari kecurangan selama pilpres nanti, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Mohammad Affifudin meminta Komisi Penyelenggara Pemilu untuk segera melakukan evaluasi, regenerasi atau mengganti anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bermasalah di Pemilu Legislatif pada 9 April lalu.
"KPU harus melakukan evaluasi dan regenerasi kepada anggota KPPS yang bermasalah pada pemilu legislatif 2014," ujar Affifudin di Gedung KPU, Jakarta.
Ini penting dilakukan karena pemilu legisltaif akan berbeda dengan pemilihan presiden. Setidaknya pada tingkat pemilih, menurut KPU, akan terjadi peningkatan jumlah pemilih.
"Yang sudah masuk 186.707.243 jiwa. Sekarang lagi perbaikian sampai 2 Juni. PPS akan susun perbaikan, lalu kabupaten/kota tetapkan hasilnya," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah di Gedung KPU Jakarta.
Angka tersebut belum final, karena masih ada 3 provinsi yang belum masuk pemutakhiran data. Ketiganya yakni Papua, Papua Barat dan Maluku.
Komisioner KPU lainnya Hadar Nafis Gumay menerangkan, bisa saja lonjakan pemilih sampai jutaan orang. "Kami perkirakan akan bertambah 3 juta," ujarnya.
Dukungan Dahlan Iskan
Beberapa menit sebelum KPU meresmikan pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam pilpres 9 Juli mendatang, pasangan Jokowi-JK kembali mendapat dukungan. Kali ini dukungan datang dari tokoh penting, yang tidak hanya menjabat menteri tapi juga pemenang konvensi capres Partai Demokrat, yakni Dahlan Iskan.
Dahlan tak datang sendiri, dia membawa rombongan pendukungnya yang tergabung dalam Relawan Dahlan Iskan (RelaDI). Bergabungnya Dahlan Iskan menjadi sangat penting bagi Jokowi-JK, tidak hanya karena ketokohannya, tapi citra positif Dahlan yang terbangun selama ini.
Saat deklarasi dukungan untuk Jokowi-JK di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jokowi mengakui dukungan yang diberikan Menteri BUMN berikut relawannya itu, membuatnya semakin mantap mengikuti ajang Pilpres 2014.
"Saya meyakini, ini memberikan sebuah kekuatan yang sangat besar terhadap Jokowi-JK," ujar Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Dahlan sendiri menyebut memilih mendukung Jokowi-JK karena merasa sebagian dari dirinya ada di pasangan itu. Misalnya dalam hal kecepatan mengambil keputusan, dalam hal kecepatan mengambil terobosan, dirinya sering mengidentifikasikan sebagian dirinya itu ada di Jokowi dan JK.
"Demikian juga dalam hal gaya sehari-hari, itu saya mengindentifikasikan sebagian diri saya ada di Pak Jokowi. Jadi saya merasa lebih cocok ke Pak Jokowi-JK," ungkap Dahlan. (Sun)
