Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany sepertinya pasrah dengan permintaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya jumlah formasi PNS yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan kebutuhan sangat jauh berbeda.
"Ah, aku tidak tahu itu. Buat aku nggak relevan lagi. Mau apa? 2014 juga nggak bisa disebut (jumlahnya)," tutur dia di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/6/2014).
Fuad mengaku, pihaknya membutuhkan 20 ribu pegawai tambahan untuk bekerja di lingkungan Ditjen Pajak. Dengan penambahan tersebut, direktoratnya akan mampu memaksimalkan penerimaan negara.
"Aku mintanya 20 ribu orang. Tapi tahun ini baru 2 ribu pegawai. Itu pun masih harus digodok," ujar Fuad.
Sebelumnya, Fuad Rahmany mengeluhkan banyak kehilangan pegawainya akibat memutuskan pindah ke perusahaan swasta. Di perusahaan tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pajak ditawari gaji besar.
"Yang resign (pegawai) yang pintar-pintar karena laku di swasta. Mereka sudah malas sebab remunerasinya rendah," ucap dia.
Kata Fuad, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa karena perusahaan swasta berani menawarkan gaji lebih tinggi sehingga pegawai pajak berbondong-bondong pindah ke perusahaan tersebut. "Kami tidak bisa larang, karena gajinya di swasta lebih besar, jadi mereka keluar semua," tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kiagus Badaruddin pernah menuturkan, banyak PNS mencari kesempatan yang lebih menjanjikan dari sisi pendapatan baik ke perusahaan swasta maupun industri lain.
Advertisement
"Sumber daya manusia keluar atau dibajak bukan hanya antara swasta dan pemerintah, juga antara jenis industri. Misalnya saat jadi PNS di sektor keuangan, jika sektor tambang lebih menggiurkan maka akan pindah," jelas dia. (Fik/Ahm)
