Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ada beberapa perwira tinggi TNI dan Polri yang dibujuk merapat ke pasangan capres cawapres tertentu. Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo pun membantah dikaitkan dengan pernyataan tersebut.
"Siapa itu? Ndak ada," ujar Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi dengan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014).
Jokowi pun meminta SBY memberi sanksi kepada perwira aktif tersebut bila ada perwira TNI atau Polri yang memihak salah satu capres. "Kalau memang ada, Pak Presiden sebagai panglima tertinggi tegur saja. Ya siapa, itu kan undang-undang nya sudah jelas, kok diulang-ulang," tegas Jokowi.
Advertisement
Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu beberapa kali tampak menemui para petinggi TNI, seperti Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Budiman, Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo dan beberapa kali bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Kendati, Jokowi menegaskan beberapa pertemuan tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai capres, namun sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Ya kalau bertemu-bertemu itu kan dalam urusannya di pemerintahan, sebagai gubernur," tegas Jokowi.
Terkait instruksi SBY yang meminta jajaran TNI atau Polri agar bersikap netral, Jokowi menilai itu hal yang wajar. Ia juga sependapat dengan SBY, 2 institusi tersebut harus netral dan tidak mendukung kelompok politik manapun.
"Keinginan kita juga harus netral. Yang aktif juga harus netral," tandas Jokowi. (Mvi)
