Liputan6.com, Jakarta - Dalam pidatonya Selasa 3 Juni lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tidak melarang menterinya menjadi tim sukses salah satu pasangan capres dan cawapres. Namun secara tegas, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengimbau, agar menteri yang tidak mampu menjalankan tugasnya, mundur saja dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Beberapa pihak menilai SBY seharusnya langsung mengganti menteri tersebut. Tapi, kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, hal itu tak elok dilakukan SBY. Sebaiknya, lanjut dia, menteri yang sibuk dengan urusan pilpres legowo mengundurkan diri.
"Bagi saya, masing-masing menteri yang kinerjanya buruk dan nggak fokus, mundur saja. Itu lebih baik daripada diberhentikan. Legowo," jelas Ramadhan Pohan dalam pesan singkat yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (5/6/2014).
Anggota Komisi I DPR ini menilai, pernyataan SBY yang memberi kesempatan menterinya mundur, bukan karena dia tak tegas. Bisa saja SBY mengganti menterinya pada sisa waktu yang ada.
"Jika Presiden mau mengganti menteri-menterinya, nggak masalah. Kepentingan bangsa dan negara adalah teratas. Tak jadi soal masa pemerintahan tinggal 4-5 bulan. Setiap detik waktu pasti bernilai," imbuhnya. "Presiden tak bisa didikte siapa pun. Pak SBY kan bukan petugas partai."
Ramadhan yang akrab disapa Rampo mengusulkan, bagi menteri yang ingin tahu apakah mereka fokus bekerja atau tidak, bisa menanyakan nilai mereka ke Menteri Koordinator. Bagi yang nilainya di bawah 4,5 poin, sebaiknya legowo mundur.
"Termasuk menteri-menteri yang aktivitasnya didominasi cawe-cawe cari peluang baru ke presiden baru. Mungkin takut ketinggalan kereta," tandas Rampo.
10 Menteri
Pada sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Rabu 4 Juni lalu, SBY kembali menegaskan hal tersebut. Dia meminta menteri tak fokus mundur agar urusan negara tak terbengkalai.
"Para menteri ingin jadi bagian dari atau berperan secara aktif di sebuah timses pasangan manapun. Baca baik-baik ini. Sehingga tidak mungkin melaksanakan tugas kementerian yang menjadi tanggung jawabnya. Tentu saudara bisa memilih barangkali untuk tidak melanjutkan keberadaan di kabinet ini atau mengundurkan diri," ujar SBY.
SBY juga mengingatkan, aturan yang telah ditetapkan mengenai izin atau cuti bagi menterinya hingga kini belum berubah. Tak ada larangan menjadi timses.
"Aturannya menurut penjelasan Mendagri belum berubah. Saudara dapatkan 1 hari kerja ditambah hari libur. Minimal 3 hari. Sabtu, Minggu plus hari yang dipilih," katanya.
"Saya kira aturannya jelas. Saya tidak mempersulit, cuma mengatur karena saya bertanggung jawab atas apa yang harus dicapai Kabinet Indonesia Bersatu," pungkas SBY.
Di kubu capres dan cawapres Prabowo-Hatta, terdapat 7 menteri yang terlibat untuk memenangkan duet itu. Ketujuhnya adalah Menko Kesra Agung Laksono, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menperin MS Hidayat, Menpan Azwar Abubakar, Menpera Djan Faridz, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutarjo, serta Menhut Zulkifli Hasan.
Adapun kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla 3 menteri, yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini. (Sss)
Advertisement
