Liputan6.com, Jayapura - Memasuki masa kampanye Pilpres 2014 beredar kabar adanya dugaan keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mendatangi rumah-rumah warga di Jakarta Pusat dan mengarahkan dukungan terhadap calon presiden tertentu. Terkait munculnya kabar itu, capres Joko Widodo turut menyayangkan bila kabar itu benar terjadi.
Jokowi menilai, semestinya sebagai anggota TNI, Babinsa harus netral dan tidak terlibat dalam dukung mendukung capres tertentu.
"Mengingatkan saja bahwa yang namanya babinsa itu termasuk TNI, harusnya netral. Itu saja," tegas Jokowi di Abepura, Jayapura, Kamis (5/6/2014).
Namun demikian, sebelum menyikapi lebih lanjut, Jokowi mengatakan pihaknya membutuhkan bukti lebih dulu mengenai adanya keterlibatan aparat tersebut. Terlebih, kasus itu terjadi di wilayah DKI Jakarta yang pernah ia pimpin.
"Saya kan hanya dengar, yang seperti itu kan perlu dibuktikan. Jangan langkah dulu. Saya kan tadi udah ke lapangan dan melihat kebenaran itu," ucapnya.
Jokowi mengingatkan apa yang pernah dikatakan ketua umum PDIP Megawati yang menginginkan seluruh aparat terkait, tidak hanya TNI Polri namun KPU dan Bawaslu yang juga merupakan penyelenggara pemilu harus bersikap netral.
"Statement itu kan sebuah standar bahwa harus netral. Aparat itu harus netral, TNI netral dan Polri Netral. KPU netral. Semua harus itu," ucapnya.
Dalam rapat kerja Komisi I dengan TNI dan Kemenhan, politisi PDIP TB Hasanuddin mengaku sudah meminta Kepala Staf Angkatan Darat TNI Jenderal Budiman untuk mencari kebenaran informasi tersebut dan segera memberikan klarfikasi bila kabar itu salah.
"Saya minta pada KSAD untuk cek dan klarifikasi. Kalau benar beri tindakan seperti yang dijanjikan. Kalau tak benar segera klarifikasi. KSAD akan hubungi panglima Kodam, nanti Dandim dan Danrem kerja," ucap politisi PDIP itu.
Advertisement
