Liputan6.com, Jakarta - Pergantian presiden pada Oktober mendatang diharapkan membawa dampak positif terhadap perbaikan infrastruktur di dalam negeri.
Direktur Pengembangan PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan meminta pemerintah mendatang lebih memperhatikan bidang pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Salah satu caranya yaitu dengan menambah alokasi anggaran untuk bidang tersebut.
Dia memaparkan, dengan wilayah yang terhitung luas, alokasi biaya infrastruktur Indonesia justru dianggap sangat kecil.
"Jika dibandingkan dengan China yang porsi biaya infrastruktur sebesar 11%. Sedangkan Indonesia hanya 2,38% dari anggaran negara," ujar dia pada acara Focus Discussion Group (FDG) Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet Baru Harapan Pengusaha di Hotel Amos Cozy, Jakarta, Jumat (6/6/2014).
Menurut Budi, seharusnya paling tidak pemerintah menganggarkan dana sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Advertisement
"Jadi kita sebenarnya memiliki keterbatasan pada alokasi. Kita butuh political will untuk mau mengalokasi dana yang lebih besar," lanjutnya.
Budi menyatakan hal ini penting karena tersediaan infrastruktur yang baik merupakan salah satu hal terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Infrastruktur ini menjadi triger utama bagi pertumbuhan ekonomi. Dan pemerintah bukan tidak mungkin mengalokasikan dana lebih dari 2,38% untuk pembangunan infrastruktur," kata dia.
Selain itu, dia juga menyoroti persoalan pembebasan lahan yang selama ini menjadi penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur.
Dia mencontohkan pembangunan tol Trans Jawa masih banyak terkendala pada pembebasan lahan ini.
"Persoalan tanah menjadi momok yang luar biasa. Seperti pembangunan tol Trans Jawa sudah dilakukan tapi belum bisa terhubung karena masalah pembebasan lahan. Sehingga para investor bidang jalan tol malah saling nunggu supaya secara finansialnya lebih baik. Tapi kan pertumbuhan harga tanah dengan pertumbuhan trafik tidak sejalan," jelasnya.
Oleh sebab itu, Budi menghimbau kepada pemerintaha mendatang agar menjadikan infrastruktur sebagai agenda utama pembangunan nasional.
"Dari sisi infrastruktur, kalau pemerintah mau meningkatan investasi dari sisi itu, maka dari sektor privat harus diberikan insetif. Karena selama ini sektor privat terkendala pada pembiayaan perbankan," tandas dia. (Amd/Nrm)
