Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai PKS Hidayat Nur Wahid menyarankan agar pemilihan Ketua DPR pada pemerintahan presiden baru nanti dilakukan secara terbuka oleh 560 anggota DPR.
Ketua Komisi IX DPR dari PDIP Ribka Tjiptaning menolak hal tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan akal-akalan ketika PDIP di dalam posisi menguntungkan.
"Kalau sampai terjadi itu di-voting atau terpilih terbuka ya menyalahi undang-undang. Ini ada penggembosan, kalau PDIP menang selalu gitu," ujar Ribka kepada Liputan6.com di Rumah Guruh Soekarnoputra, Jakarta, Jumat (6/6/2014).
Ketua DPP PDIP itu juga mengkhawatirkan akan ada permainan uang dari sejumlah pihak untuk tidak memilih PDIP jika Ketua DPR dipilih melalui konvensi.
"Voting-voting juga pakai duit. Kenapa mereka nggak bilang dari periode kemarin? Kalau PDIP menang baru ngomong. Ini akal-akalan," tegas Ribka.
Politisi PDIP yang juga adik Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, pun menolak digelarnya Konvensi Ketua DPR. Dia mengatakan seharusnya pemilihan Ketua DPR kembali pada asas yang ada.
"Tidak apa-apa dari partai di luar PDIP, selama benar asasnya. Partai politik itu harusnya mengkader belajar orang untuk mengerti politik. Kalau pengkaderan bagus, ya pasti dia terpilih juga," tegas putra bungsu Bung Karno ini.
Ketua DPR Marzuki Alie tak mau mengomentari wacana pemilihan jabatan tersebut secara terbuka. Ia mengatakan agar 560 anggota DPR memutuskan secara kolektif kolegial.
"Saya tak mau komentar, itu hak partai. Kalau dulu sikap gini lalu gitu. Saya tak bisa mewakili partai, biar ini berjalan semestinya. Biarkan mekanisme DPR berjalan, yang diputuskan itu yang terbaik," tegas Marzuki.
Marzuki pun membantah bila Partai Demokrat sebagai pencetus wacana tersebut untuk kembali mengamankan kursi Ketua DPR. "Saya kira nggak pas, Demokrat cuma 10 persen dan kebetulan Benny K Harman itu ketua pansusnya. Kalau suara Benny dibantah langsung selesai. Bukan Demokrat pencetusnya," tandas Marzuki. (Yus)
Advertisement
