Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesi (HIPMI) Alex Yahya menilai visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam sektor ketenagakerjaan jauh lebih unggul dibanding pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).
Menurutnya, Jokowi-JK lebih jelas merumuskan program apa saja yang akan dikerjakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia.
"Visi dan misi Jokowi-JK jauh lebih clear, lebih detil, lebih konkret tentang upaya meningkatkan hidup buruh. Bandingkan dengan visi misi Prabowo-Hatta yang hanya diulas dalam satu alinea pendek," ujar Alex dalam sebuah diskusi di Jokowi-JK Center, Jalan Halimun 11B, Guntur, Setiabudi, Jakarta, Minggu (8/6/2014).
Menurut Alex, sejauh ini peran pemerintah dalam hubungan pekerja-pengusaha masih sebatas mediasi. Padahal, kehidupan kaum pekerja atau buruh, sebagaimana masyarakat lainnya, sangat ditopang oleh peran pemerintah dalam menyediakan sarana-prasarana yang layak.
"Pemerintah hadir dalam posisi tripartit: buruh-pemerintah-pengusaha. Jokowi-JK sudah menyadari dan merumuskan perubahan peran pemerintah yang diidealkan. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta masih terpaku pada pola lama posisi pemerintah," ucapnya.
Ia pun menjelaskan beberapa contoh yang pernah dipaparkan oleh Jokowi-JK, antara lain pentingnya intervensi negara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalu penyaluran APBN. Salah satu contoh konkret yang dipaparkan adalah rencana pembangunan perumahan bagi kaum pekerja di sekitar kawasan industri.
"Ini membantu pekerja dalam hal kebutuhan permukiman yang layak dan murah. Sekaligus bisa turunkan ongkos transportasi. Dunia usaha juga tertolong karena kerja karyawannya bisa lebih efektif," ulas Alex.
Sementara itu, mantan kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, dalam kesempatan yang sama, menilai hubungan buruh-pengusaha perlu dilihat dalam konteks revolusi mental yang digagas Jokowi. Hubungan tersebut tidak lagi dilihat dalam posisi antagonistik, tetapi sebagai mitra sejajar dalam dunia usaha.
"Sebenarnya kebanyakan dispute atau masalah yang muncul antara buruh dan pengusaha terjadi bukan di dalam hubungan kerja. Misalnya, dalam hal efisiensi, logistik, transportasi, dan lain-lain. Tapi, masalah itu kemudian berpengaruh pada pekerjaan," ucapnya.
Menurut Jumhur, peran negara lebih dibutuhkan dalam konteks tersebut. Ia mencontohkan misalnya dengan memperbaiki infrastruktur jalan, memperepat proses kepabeanan, dan memperbaiki sarana transportasi dan permukiman.
"Ada peran pemerintah di sini dan tidak hanya mengandalkan pebisnis untuk memperbaiki kesejahteraan buruh. Perbaikan infrastruktur selalu memiliki multiplier effect, termasuk pada kehidupan buruh yang lebih baik. Dan saya melihat, program itu tertuang jelas dalam revolusi mental Jokowi," ucapnya. (Yus)
Hipmi: Visi dan Misi Sektor Ketenagakerjaan Jokowi-JK Lebih Jelas
Salah satu contoh konkret yang dipaparkan adalah rencana pembangunan perumahan bagi kaum pekerja di sekitar kawasan industri.
diperbarui 08 Jun 2014, 13:27 WIB(Antara Foto)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Melimpah di Indonesia, Gas Bumi jadi Penunjang Transisi Energi
Kebiasaan Ngemil Ini Ternyata Bisa Picu Diabetes, Hindari Makanan Tersebut
BPOM Ciduk 16 Produk Kosmetik Palsu, Tersebar di Jakarta hingga Makassar
5 Arti Mimpi Pingsan dalam Islam, Cerminkan Kondisi Psikologis Seseorang
Tips Pintar Bahasa Inggris: 41 Cara Efektif Kuasai dalam Waktu Singkat
Saksikan Sinetron Luka Cinta Episode Selasa 26 November 2024 Pukul 21.30 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Polri Pecat AKP Dadang, Kabag Ops Solok Selatan yang Tembak Mati Kasat Reskrim
Menaker Yassierli Serukan Inovasi Preventif untuk Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial
Anos dari Anime Apa: Mengenal Karakter Raja Iblis Terkuat
50 Tips Pintar untuk Meningkatkan Kecerdasan dan Produktivitas, Ternyata Gampang
KLH Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi
Cara Pemerintah Tangkal Hoaks untuk Pilkada yang Kondusif