Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) Joko Widodo atau Jokowi tak mau menduga-duga adanya keterlibatan atasan untuk memerintahkan 2 anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diduga mendata pilihan warga dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.
Kendati, anggota Babinsa yakni Koptu (Kopral Satu) Rusfandi dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Gambir Kapten Infanteri Saliman telah dijatuhkan sanksi.
"Yang jelas TNI dan Polri harus netral. Yang paling penting yang sudah berbuat diberikan sanksi tapi saya meyakini tidak semuanya kok cuma oknum kecil saja apakah bergerak atas inisiatif sendiri atau dari atasan. Ndak boleh duga-duga," kata Jokowi usai menghadiri haul 1 tahun Taufik Kiemas, Menteng, Jakarta, Minggu (8/6/2014).
Meski 2 anggota TNI telah diberikan sanksi, mantan Walikota Solo itu pun tak mau menanggapi kemungkinan ada yang men-setting atau mengaturnya.
"Jangan dibalik-balik ini kan sudah ditetapkan, sudah dikenai sanksi tergantung ada perintah dari atasan atau tidak," tukas Jokowi.
Namun, capres dengan nomor urut 2 ini mengaku bila dihajar secara terus-menerus dengan kampanye negatif, akan mempengaruhi suara dalam pilpres tersebut. "Kalau masif ya mempengaruhi," tandas dia.
Advertisement
