Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memastikan Pemprov DKI akan membangun Light Rail Transit (LRT) atau angkutan kereta dalam kota. Proyek itu dapat menjadi rencana cadangan atau plan B apabila PT Jakarta Monorail (JM) tak memenuhi persyaratan dari Pemprov DKI dalam waktu 2 bulan.
"Apa yang terjadi kalau monorel itu tidak sanggup memenuhi permintaan kami? Akan kita batalkan. Lalu Jakarta nggak punya transportasi massal? Tidak. Kami akan membangun LRT," tegasnya di Balai Kota Jakarta, Senin (9/6/2014).
Perbedaannya, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, jalur monorel tak dapat melalui persimpangan tumpang karena konstruksinya beton. Berbeda dengan LRT yang bisa melewati rel yang saling bertumpuk. Selain itu, pengerjaan pembangunannya tidak memakan waktu lama karena menggunakan konstruksi baja.
Ahok mengatakan sejumlah negara menggunakan LRT, termasuk Singapura. Untuk itu, Ahok meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI untuk mengkaji dan menghitung nilai proyek LRT untuk kemudian dilakukan lelang. Begitu juga pemilihan dan pembiayaan konsultan untuk LRT.
"Saya mau tawarkan ke pemilik properti, mau nggak lu kasih gua hak (jalur LRT melewati gedung), lu biayain LRT gua. Izin, saya pakai untuk membangun LRT d Jakarta. Jadi kita bisa bangun Jakarta dengan memberikan izin kan," jelas Ahok.
Meski groundbreaking sudah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, proyek monorel hingga kini masih mandek. Hal ini menyusul belum adanya kesepakatan MoU antara PT Jakarta Monorail (JM) dengan Pemprov DKI.
Bahkan, Ahok yang saat ini menjabat Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta mengancam akan memutus kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM) jika dalam 2 bulan ke depan tidak juga melengkapi persyaratan dokumen proyek monorel.
Jika PT JM tidak melaksanakan syarat yang diajukan Pemprov DKI terkait perencanaan arsitektur, bisnis, hingga kajian lalu lintas, Ahok mengatakan, akan mengirim surat pembatalan kerja sama. Kemudian, Pemprov DKI akan mengambil alih pengerjaan proyek monorel untuk ditawarkan ke pihak lain.
"Langsung kita bikin surat balas, Anda tidak boleh membangun monorel di Jakarta, kami yang bangun sendiri. Kita memang butuh monorel, tapi belum tentu akan kita kasih ke PT JM," tegas Ahok.
Kemungkinan, proyek monorel akan ditenderkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang dinilai lebih kompeten. Sementara lainnya akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya dan Kementerian Perhubungan.
Pemprov DKI sebelumnya memutuskan untuk memberi waktu 2 bulan kepada PT JM untuk melengkapi dokumen-dokumen proyek monorel. Hal ini disampaikan Ahok setelah menerima paparan dari tim kajian Pemprov DKI untuk monorel.
"Monorel kita putuskan kasih surat dan kasih waktu 2 bulan untuk melengkapi jawaban dia, soal modal, soal arsitektur," pungkas Ahok. (Yus)
Advertisement
