Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR merestui pemangkasan anggaran 2014 di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 35,59 miliar. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah memangkas anggaran belanja di sejumlah kementerian/lembaga.
Dengan pemotongan tersebut, sisa pagu anggaran Kementerian BUMN menjadi Rp 96,02 miliar. Lalu bagaimana reaksi dari Menteri BUMN Dahlan Iskan?
"Kami sadar situasi APBN dalam posisi tidak mudah." kata Dahlan Jakarta, (11/6/2014)
Advertisement
Untuk mengatasi pemotongan anggran itu, Kementerian BUMN akan melakukan efisiensi seperti penghematan untuk perjalanan dinas dan rapat.
Di sisi lain, Dahlan juga membeberkan rendahnya realiasi anggaran kementerian BUMN yang rendah. Salah satu penyebabnya yaitu kegiatan penggantian lift gedung kementerian BUMN sebesar Rp 17,9 miliar yang saat ini belum dilakukan pembayaran karena masih proses pelaksanaan.
"Capaian rendah itu karena beberapa pekerjaan belum selesai. Kami tidak mau bayar. Proyek terbesar itu perbaikan lift. Waktu datang ke Kementerian BUMN, lift tidak diperbaiki. Begitu selesai diperbaiki, langsung dibayar. Penyerapan yang rendah bisa langsung tinggi," jelas dia.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemangkasan terhadap belanja negara tahun ini hingga Rp 100 triliun. Alasannya untuk menjaga defisit anggaran di level aman 2,5% atau Rp 251,7 triliun.
Menteri Keuangan Chatib Basri sebelumnya mengungkapkan, belanja negara diperkirakan akan melonjak sangat signifikan apabila tak diimbangi dengan pemotongan belanja.
"Saya lebih kasihan sama Indonesia, karena kalau nanti tidak dipotong, anggaran bisa melampaui dan itu bisa terjadi di pemerintahan baru. Masa mereka melanggar undang-undang (UU)," jelasnya.
Pelanggaran tersebut dapat terjadi apabila defisit anggaran melebihi angka 3%. Pemerintah mengaku menargerkan defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 sebesar 2,5% atau Rp 251,7 triliun. Angka ini meningkat dari asumsi semula sebesar Rp 175,4 triliun atau 1,69%.
"Dengan pemotongan Rp 100 triliun, defisit anggaran bisa 2,5%. Jika mau target defisit di bawah itu, maka pemotongan harus lebih tinggi lagi. Jadi Kementerian/Lembaga di pemerintahan sekarang harus berkorban," tegas dia.
Kata Chatib, langkah tersebut merupakan bentuk pengorbanan pemerintaah saat ini supaya pemerintahan baru tak menghadapi persoalan dengan pengelolaan fiskal.
"Kementerian/Lembaga harus tahan diri, nanti tahun depan bicara lagi sama pemerintahan baru," ujarnya. (Amd/Ndw)
