Liputan6.com, Surabaya - Lokalisasi Gang Dolly rencananya akan ditutup hari ini. Meski mendapat penolakan dari para penghuni lokalisasi, yang berdalih tempat tersebut adalah mata pencaharian mereka.
"Upaya penutupan berada dalam posisi yang dilematis," ungkap anggota DPR dari Dapil Jawa Timur I Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya Indah Kurnia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Advertisement
"Pemerintah harus mengerti mereka keluar tidak serta-merta diterima masyarakat. Kalau berdagang, apa nanti langsung dibeli? It takes time. Secara moral sosial butuh penanganan spesial," jelas Indah.
Meski politisi wanita asal PDIP itu mendukung pemerintah melakukan penutupan Dolly. Namun, menurutnya, ada faktor lain yang harus diperhitungkan pemerintah. Tak sekadar memberikan bantuan uang sebesar Rp 5 juta dan keterampilan.
"Selama ini, mereka memenuhi kebutuhan dari berdagang di sana, tiba-tiba kebutuhan itu diambil. Bukan saya menolak, tapi tidak juga mendukung. Secara pribadi, sebagai ibu dan warga Surabaya, posisi saya dilematis. Bukan pada PSK atau mucikari, tapi orang di sekitar Dolly. Untuk buat PSK dan mucikari keluar butuh waktu," jelasnya.
"Saya sepakat tempat itu jadi tempat hidup orang banyak. Tak hanya PSK dan mucikari, pedagang juga menggantungkan hidup di lokalisasi," tambah Indah.
Rencana penutupan Gang Dolly dicetuskan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharani jauh hari sebelum bulan puasa atau Ramadan tiba.
Gang Dolly yang berdekatan dengan kompleks lokalisasi Jarak di Kecamatan Sawahan itu, kini dihuni sebanyak 1.080 pekerja seks komersial (PSK) dan 300 mucikari. Mereka berbaur bersama sekitar 400 warga setempat. (Sss)
