Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto beberapa kali dalam debat capres jilid II mengungkapkan adanya kebocoran anggaran senilai Rp 7.200 triliun per tahun. Pernyataan Prabowo itu pun dikritisi oleh Partai Demokrat yang saat ini masih memimpin pemerintahan.
Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mempertanyakan pernyataan Prabowo itu. Padahal mantan Danjen Kopassus itu pernah menyatakan memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintahan SBY yang juga Ketum Partai Demokrat.
"Kok beda dengan yang Pak Syarief bilang kalau visi-misi sama seperti SBY? Kalau sama tak akan bilang ada kebocoran anggaran Rp 7 ribu triliun," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Soal dukungan Fraksi Partai Demokrat terhadap Prabowo, Ruhut juga ikut berkomentar. Ia menegaskan partainya tetap netral, sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"Sampai sekarang kita netral. Patokannya itu ketum, Pak SBY. Pak SBY tak bisa dipisahkan dia sebagai ketum dan presiden," pungkas Ruhut.
Dalam Debat Capres Kedua di Hotel Gren Melia tanggal 15 Juni, Prabowo mencatut nama Ketua KPK sebagai sumber data kebocoran keuangan negara Rp 7.200 triliun per tahun. Program ekonomi Prabowo ditumpukan pada penyetopan kebocoran tersebut, namun ternyata angka kebocoran tersebut dibantah berbagai pihak.
Advertisement
Presiden SBY pun meragukan data yang disampaikan Prabowo dan menanyakan sumber datanya. "Bapak Presiden tanya, angkanya darimana?" kata Menko Perekonomian Chaerul Tanjung, Selasa 17 Juni kemarin.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai hal itu, Chaerul melemparkan 'bola panas' angka kebocoran kepada Hatta Rajasa yang menjabat Menko Perekonomian sebelumnya. "Mungkin perlu ditanya kepada Pak Hatta."
Prabowo mengaku mendapat angka itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Namun pernyataan Prabowo tersebut dibantah oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Menurut Bambang, KPK tak pernah merilis angka kebocoran keuangan negara sebesar itu. Bambang menjelaskan, beberapa waktu lalu Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan potensi pendapatan negara yang hilang sebesar Rp 7.200 triliun, bukan kebocoran kekayaan negara sebagaimana disebutkan Prabowo. (Mut)
