Liputan6.com, Surabaya - Calon presiden (Capres) Joko Widodo mengaku akan membangun tol laut untuk memperlancar lalu lintas kapal-kapal pengangkut barang dan penumpang jika nantinya terpilih menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019.
Tol laut usulan Jokowi tersebut ternyata mengundang banyak perhatian di masyarakat mulai dari akademisi, pengamat, dan juga instansi pemerintahan.
Salah satunya Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby Mamahid. Dia mengaku istilah tol laut yang digunakan Jokowi kurang tepat.
Advertisement
"Sekarang ibaratnya begini, gelas ini fungsinya untuk minum, kalau mau jadi tempat pensil juga bisa, tapi kan tidak lucu. Istilah yang tepat saja, setahu saya di istilah maritim itu tidak ada istilah tol," katanya di Hotel Novotel, Surabaya, Senin (23/6/2014).
Namun di sisi lain, Bobby menilai program yang diusung Jokowi merupakan hal yang patut diapresiasi mengingat hal itu juga demi kepentingan rakyat Indonesia ke depannya. Bobby menyarankan agar proyek itu diimbangi dengan diimbangi dengan pemerataan kawasan industri yang lebih didorong mengarah ke Indonesia Timur.
"Itu harus diimbangi industrinya supaya daya angkutnya efisien. Lagian kapal besar kan tidak bisa masuk ke semua pelabuhan, jadi pelabuhannya harus besar," tegasnya.
Untuk itu, siapapun nantinya yang terpilih menjadi presiden, Ditjen Perhubungan Laut akan selalu mendukung program tersebut dan membantu mewujudkannya.
"Kalau soal istilah terserahlah, yang penting kebijakannya untuk mendukung angkutan laut. Kapal banyak, pelabuhan banyak sehingga barang yang diangkut semakin banyak. Itu dijamin akan kurangi biaya logistik," pungkas Bobby. (Yas/Ndw)
