Membungkuk Minta Maaf karena Lecehkan Politisi Perempuan

Insiden yang terjadi pekan lalu menghidupkan kembali perdebatan tentang seksisme di tempat kerja di Jepang. Perempuan dibayar lebih rendah.

oleh Elin Yunita Kristanti diperbarui 24 Jun 2014, 14:53 WIB
Politisi Jepang minta maaf pada koleganya (Tokyo Metropolitan Assembly)

Liputan6.com, Tokyo - Tindakan tak pantas dilakukan politisi Jepang, Akihiro Suzuki terhadap kolega perempuannya, Ayaka Shiomura, sesama anggota Dewan Kota Tokyo atau Tokyo Metropolitan Assembly.

Politisi dari partai berkuasa LDP meneriakkan kata-kata tak pantas dan bernada melecehkan saat Shiomura, yang berasal dari partai minoritas, Your Party sedang menyampaikan pidato yang mendesak peningkatan dukungan publik bagi wanita Jepang yang sedang hamil.

Suzuki yang sebelumnya mengelak akhirnya minta maaf secara terbuka Senin kemarin. Membungkukkan badannya di depan Shiomura.

Meski mengaku melontarkan kata, 'Kau seharusnya menikah', Suzuki membantah ia mengucapkan komentar kedua, 'Kamu bisa hamil?' -- yang tak kalah kasarnya.

Shiomura menerima permintaan maaf tersebut. Namun, "aku yakin ada orang lain selain Pak Suzuki yang meneriakkan kata-kata itu," kata dia, seperti Liputan6.com kutip dari CNN, Selasa (24/6/2014). Ia berharap mereka yang terlibat secara jantan mengakui perbuatannya dan minta maaf.

Meski melakukan kesalahan, Suzuki mengaku akan meneruskan posisinya sebagai anggota dewan. Tak ada niat baginya untuk mundur. "Jika dibolehkan, aku akan tetap tinggal di dewan," kata dia.

Insiden yang terjadi pekan lalu menghidupkan kembali perdebatan sengit tentang seksisme di tempat kerja di Jepang. Perempuan rata-rata dibayar 30 persen lebih rendah daripada rekan kerja pria meski memiliki tanggung jawab sama.

Demikian statistik yang dikutip Perdana Menteri Shinzo Abe dalam tulisan editorial yang membahas tentang "Womenomics" -- yang bertujuan membuka peluang pekerjaan lebih besar bagi kaum hawa pada tahun 2020 dan menghapus disparitas gaji berbasis gender.

Perempuan juga hanya menduduki 3 persen posisi manajemen di pemerintah pusat Jepang. Demikian menurut National Personnel Authority -- semacam badan pendayagunaan aparatur negara. Abe ingin meningkatkan jumlahnya hinga 30 persen jelang Olimpiade Tokyo tahun 2020. (Sss)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya