Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi S. Priatna menyatakan presiden baru akan mendapat tantangan pembangunan infrastruktur dengan anggaran terbatas.
Apalagi Indonesia ditargetkan menjadi negara berpenghasilan menengah pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, harus ada pembangunan infrastruktur dengan nilai investasi Rp 5.400 triliun. Sementara Indonesia hanya memiliki anggaran Rp 1.200 triliun atau 20 persen dari total kebutuhan.
"Padahal infrastruktur adalah syarat keberhasilan sebuah negara," tuturnya di Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur dasar yang ditargetkan dapat terpenuhi pada 2019. Infrastruktur tersebut adalah kelistrikan, yang harus dinikmati oleh seluruh Indonesia, air, dan sanitasi.
"Rasio elektrifikasi dan air minum itu harus 100 persen (dinikmati rakyat Indonesia). Saat ini baru 67 persen, kalau normal hanya 90 persen.
Sanitasi saat ini hanya 64 persen, kalau normal 85 persen-90 persen," jelasnya.
Pemerintah juga harus menyediakan rumah untuk rakyat kecil. Dedi melanjutkan, rencana infrastruktur Bapenas tersebut nantinya akan dijadikan aturan yang diteken pemerintah yang baru.
"Kami siapkan nanti setelah terpilih dan dilantik. Kami akan berhadapan dengan tim mereka (presiden baru-red)," paparnya. (Pew/Ndw)
Advertisement
