Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika memberikan dukungan pada Jokowi-JK. Ia mengaku tak takut dengan ancaman sanksi dari partainya. Sebab menurutnya, bukan demokrasi bila dukungan pada pihak tertentu berbuah sanksi.
"Saya kira kalau hanya memilih begini ada sanksi, kan bukan demokrasi namanya," ujar Pasek di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Advertisement
Pasek menjelaskan, sebagai orang yang rasional, terdapat 4 alasan untuk mendukung pasangan nomor urut 2 itu. Alasan pertama adalah perbedaan yang jelas dalam tagline masing-masing kandidat.
"Prabowo mengambil tagline Indonesia Bangkit, itu berarti konotasinya pemerintahan SBY saat ini terpuruk sehingga harus bangkit. Sedangkan tagline Jokowi, Indonesia Hebat. Indonesia bisa hebat kalau pemerintahan sekarang baik. Secara tersirat mereka mengakui pemerintahan SBY baik," jelasnya.
Alasan kedua, lanjut Pasek, tudingan kebocoran Rp 1.000 triliun dari pendapatan negara. Dengan kata lain, loyalis Anas Urbaningrum itu menilai bahasa politik Prabowo ingin mengatakan pemerintahan SBY sekarang ini gagal mencegah potensial kebocoran.
Alasan ketiga, JK yang menjadi cawapres Jokowi pernah menjadi pasangan SBY pada periode 2004-2009. Pasek mengatakan, JK mampu menerjemahkan pemikiran politik SBY di pemerintahan lalu.
"Alasan keempat, Demokrat membuat konvensi, pemenangnya Dahlan Iskan. Sebagai tanggung jawab politik kita, pemenang konvensi kita harus ke sana, dan Dahlan memilih ke Jokowi-JK," paparnya.
Pasek menegaskan, elit partai berlambang bintang mercy itu memang memilih Prabowo-Hatta. Namun, itu hanya berdasar pada kedekatan emosional. Meski partai memberikan dukungan resmi, belum tentu pencoblosan 9 Juli mendatang sesuai perintah partai.
"Kalau hitungan rasional dia harus ke Jokowi-JK, tapi kalau hitungan emosional karena kedekatan dan kekerabatan maka lebih pas ke Prabowo-Hatta. Saya memilih ke aliran yang rasional," tandas Pasek. (Mut)
