Liputan6.com, Buckinghamshire - Ide mematikan lampu di jalan untuk menghemat biaya dan energi di Inggris, sebagai kebijakan dari dewan menuai kecaman. Tak hanya itu, bahkan tercatat ada enam kematian dalam lima tahun terakhir.
"Lima pejalan kaki dan pengendara sepeda motor itu terguling dan tewas di jalan di mana dewan memberi kebijakan untuk mematikan lampu," demikian ungkap Asosiasi Automobile (AA -- perusahaan swasta di Inggris yang menyediakan jasa asuransi untuk mobil dan lainnya -- seperti dimuat Daily Mail yang dimuat Jumat (4/7/2014).
Advertisement
Para tim investigasi yang bertugas menyelidiki jatuhnya korban dari kebijakan itu berpendapat, para pengemudi tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dari tabrakan meski kecepatan kendaraan mereka 40 mph atau setara dengan 64 km/jam. Kondisi itu diprediksi akan semakin buruk jika terus diberlakukan.
Setelah kebijakan maut itu menelan nyawa, kampanye keselamatan berkendara pun kerap dilakukan.
Sebelumnya, para dewan yang menerapkan kebijakan maut itu juga sempat dikecam. Sebab seorang wanita lansia menjadi korbannya. Margaret Beeson, yang berusia 76 tahun meninggal tertabrak mobil di A40 antara jalan Gerrards Cross dan Beaconsfield, Buckinghamshire. Kejadian nahas itu terjadi pada pada 21 Januari 2009 sore.
Sopir yang menabrak dibebaskan, karena walau menyetir di bawah kecepatan 64 km/jam, dirinya tak memiliki kesempatan untuk mengerem karena keadaan gelap.
"Ada buktinya bahwa penghematan biaya yang dewan canangkan telah mengakibatkan banyak nyawa melayang," ketua Tim AA, Edmund King.
Edmund melanjutkan, para pengemudi sebaiknya memperlambat laju kendaraan mereka dan beralih ke jalan yang lampunya tetap dinyalakan. Itu akan membuat mereka lebih aman.
Dewan di Bradford menjelaskan, skema pemadaman dirancang pada malam hari untuk menghemat dana pemerintah 400 ribu poundsterling per tahun atau sekitar Rp 8,1 miliar. Serta untuk mengurangi konsumsi daya sebesar 25 persen.
Sementara Dewan di Essex County memperkirakan kebijakan itu, untuk menghemat 1 juta poundsterling atau Rp 20 miliar per tahun.
Meski menuai kontroversi, juru bicara Asosiasi Pemerintah Daerah mengatakan dewan selalu mempertimbangkan implikasi keamanan sebelum memutuskan sesuatu. Termasuk untuk kebijakan mematikan lampu jalan.
"Kami sudah memantau lewat data statistik mengenai risiko dan keselamatan masyarakat," ujar jubir tersebut. (Safira Badri/Ein)
