Liputan6.com, Jakarta - Indonesia memiliki sejumlah program infrastruktur untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2025. Namun sayang, proyek yang dicanangkan pemerintah tersebut dinilai tidak pro rakyat.
Pasalnya, sebagian besar pembangunan infrastruktur di Tanah Air lebih fokus di daerah perkotaan, tidak di pedesaan.
"Rakyat pedesaan itu punya sawah tapi air tidak ada. Jadi di luar musim hujan dia tidak bisa menanam padinya. Jadi infrastruktur kita itu tidak pro rakyat, mana untuk irigasi tersier? mana angkutan untuk Indonesia timur?" kata pakar ekonomi Emil Salim saat berbincang dengan Liputan6.com yang ditulis, Senin (7/7/2014).
Emil menambahkan, saat ini setidaknya sekitar 40 persen dari total irigasi yang dimiliki para petani di pedesaan dinilai sudah tidak layak pakai dan bahkan sudah rusak tidak dapat mengaliri sawah.
Satu hal yang digaris bawahi oleh Emil terkait kurangnya pembangunan infrastruktur di pedesaan adalah tingginya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dikatakannya tidak tepat sasaran.
"Rakyat desa itu tidak punya mobil, subsidi itu untuk pengguna mobil. Yang lebih berpengaruh dari uang untuk subsidi BBM itu adalah saluran irigasi tersier tidak bisa diperbaiki, saluran irigasi tersier itu adalah saluran di pedesaan," tambah Emil.
Untuk itu, Emil berharap dalam pemerintah yang akan datang untuk lebih mengutamakan pembangunan-pembangunan infrastruktur langsung di tingkat pedesaan. (Yas/Ndw)
Advertisement
