Liputan6.com, Jakarta - Ricuhnya pemilihan umum presiden yang digelar di Victoria Park, membuat anggota Komisi II DPR Nurul Arifin buka suara. Ia menerangkan, perlu dilakukan pemilihan ulang di Hong Kong, setelah ratusan WNI di sana terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya.
"Menurut saya harus ya, yang belum diakomodir ini harus mendapatkan ruang dan waktu mencoblos kembali," kata Nurul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/7/2014).
Advertisement
Nurul memastikan, hak konstitusional WNI di luar negeri perlu diakomodir dengan baik, tidak boleh ada yang tidak mendapatkan haknya untuk memilih. Ia menyindir alasan waktu yang membuat ratusan WNI tak bisa mencoblos.
"Dengan alasan waktu, yang sudah ngantri itu tidak bisa memilih. Saya kira ini tidak bijaksana. Harusnya KPPS di luar negeri harusnya memberikan waktu lebih untuk para warga negara untuk mencoblos," ujar Wasekjen Golkar itu.
Nurul melihat, sekarang bukan waktunya memberikan sanksi bagi para penyelenggara Pemilu di Hong Kong. Namun, sanksi bukan ditiadakan, hanya ditunda.
"Saya kira ini bisa dilakukan. Setelah pilpres selesai. Ini bisa dilakukan, tapi harus berjalan dulu. Sekarang kan sulit. Bagaimana memberikan sanksi, sementara pemilihan masih berjalan," tandas Nurul.
Ratusan WNI terancam kehilangan hak suaranya pada Pilpres di Hong Kong yang berlangsung Minggu 6 Juli di Victoria Park. Hal ini disebut-sebut penutupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN), lantaran membludaknya calon pemilih. (Ein)
