Liputan6.com, Jakarta - Memasuki bulan Juli, hujan deras mulai rutin melanda Ibukota. Genangan di sejumlah ruas jalan pun kembali bermunculan, yang sebagian besar disebabkan mampetnya saluran air, sehingga jalan-jalan ikut rusak.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilai tindakan antisipasi banjir dan genangan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) salah teori. Sebab, kondisi cuaca saat ini sudah sulit diprediksi. Yang biasanya musim hujan datang di akhir tahun, seperti bulan November atau Desember, kini tak tentu.
"Aku udah marahin Kadis PU. Kita ada satgas banjir dan jalan rusak. Lihat mana ada selokan nggak beres, ya kamu bersihin dong, hujan nggak hujan kan. Jangan pake ber-ber-ber lagi. Oktober, November, Desember. Itu kan teori lama, Sekarang cuaca dunia udah kacau," ucapnya di Balaikota Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Pria yang karib disapa Ahok itu menilai selama 20 bulan ia menjadi Wakil Gubernur DKI, kerja Dinas PU belum terlihat. Sebab, sejumlah pekerjaan pembangunan jalan inspeksi, pengerukan, dan lainnya yang merupakan tanggung jawab PU, dikerjakan oleh pihak swasta sebagai kewajiban. Pengawasan hingga pengkajian pembangunan proyek bahkan dilakukan oleh konsultan. Dinas PU hanya melakukan lelang dan membeli alat berat.
Sedangkan tugas antisipasi banjir jangka pendek, seperti perbaikan saluran air, penambalan jalan, pembenahan pompa bocor, dan sebagainya tak kunjung diselesaikan oleh Dinas PU. Akibatnya, beberapa kawasan masih tergenang dan berpotensi banjir, bus-bus terjerembab karena banyaknya lubang di jalan, serta rusaknya taman karena jalur inspeksi sungai tak tersedia.
"Kalian ke mana? Coba kasih tahu saya. Saya suruh pakai satgas di lapangan bersihin kayak pembantu rumah tangga, nggak dikerjain juga," jelasnya.
Alasan menunggu hasil tender sebelum memulai pengerjaan proyek, lanjut Ahok, saat ini tak bisa digunakan oleh Dinas PU lagi. Karena Pemprov DKI sudah bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar Dinas PU dapat langsung membeli alat-alat berat dari e-katalog.
Apabila hingga tahun 2015, Dinas PU masih juga belum menunjukkan kinerjanya, maka Ahok berencana memutasi Kepala Dinas PU beserta Wakilnya menjadi staf biasa. Kemudian, menggantikannya dengan pegawai dengan latar belakang yang sesuai dengan pekerjaan umum.
"Sekarang saya kasih kesempatan orang PU. Saya mungkin ganti kepala dan wakil. Satu set. Tapi mesti minta izin mendagri. Nggak apa-apa, lihat hasil pemilu besok. Kalau Pak Jokowi kalah, nggak jadi. Musti tanya bos. Aku udah ngomong, lu (Kadis PU) kerjain. Kalau masih dikerjain, saya copot masih ngasih jabatan. Kalau tidak, staf aja," jelas Ahok. (Ein)
Baca juga:
Imbas Banjir, Sejumlah Jalan Jakarta Macet Parah
Hujan Deras, 24 Titik Jalan di Jakarta Tergenang
Jokowi Yakin Sodetan Kali Ciliwung Rampung Tahun Depan
Advertisement
