Industri RI Belum Siap Ikut Kerjasama Ekonomi Regional

Industri nasional masih sulit bersaing dengan industri negara maju.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 11 Jul 2014, 15:57 WIB
Kenaikan listrik ini dipastikan akan menambah ongkos produksi sejumlah industri rumahan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri nasional saat ini masih berat untuk bisa ikuta melaksanakan perjanjian kerjasama ekonomi regional (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement/RCEP).

Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjhajana mengatakan, hal itu karena industri nasional masih sulit bersaing dengan industri negara maju.

"Kita tegas secara seksama, kelihatan sektor industri berat, karena banyak negara maju di dalamnya ada Jepang, China," kata Agus di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Agus menambahkan, hal tersebut membuat sektor industri ragu untuk melaksanakan RCEP. Saat ini pun industri sedang menimbang berbagai konsekuensi atas kerjasama tersebut.

"Tapi kalau mundur bagaimana konsekuensinya, kalau maju terus gimana, kita harus melihat apa yang kita dorong, kita mana yang dipertahankan. Kalau maju kita perlihatakan kemampuan kita seperti apa," ungkap dia.

Menurut dia, saat ini struktur industri Indonesia lebih bertumpu pada bahan baku yang berasal dari impor. Sementara sebagai negara maju harus membuat barang modal sendiri.

"Kita lihat keadaan kita impor kita barang modal, komponen. Pertanyaannya apakah mau impor terus?," tutur dia.

Ia mengungkapkan, hal tersebut belum sesuai dengan keinginan menjadi negara berpenghasilan kelas menengah. Pasalnya, negara dengan penghasilan kelas menengah tidak mengandalkan sumber daya alam untuk mendorong pendapatannya, tetapi industri

"Negara ingin berpehasilan menengah tidak mungkin bersandar pada SDA, harus bergantung pada value added. Untuk mencapai pendapatan US$ 15 ribu industri harus mencapai, bisa mengangkat PDB, industri permesinan kayak kapal, mobil. Kalau ini tidak terjadi kita impor aja terus. Sekarang kontennya harus dinaikan," pungkas dia. (Pew/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya