Liputan6.com, Jayapura - Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran pilpres di 2 daerah setelah dilakukan pemantauan langsung di lapangan, yakni Kabupaten Yahukimo sebagai perwakilan dari kabupaten yang terletak di pegunungan dan Kota Jayapura sebagai perwakilan daerah pesisir.
Di Kabupaten Yahukimo, anggota Komnas HAM Nur Kholis yang melakukan pemantauan sejak tanggal 8-10 Juli menemukan sejumlah pelanggaran yang terus terulang setiap pemilihan umum. Misalnya dari 8 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Dekay, ibukota Yahukimo, hanya ada 4 TPS yang melakukan proses pemungutan suara. Sisanya tidak dilakukan pencoblosan karena petugas TPS tidak ada yang datang.
"Di Yahukimo, pencoblosan juga dilakukan secara terang-terangan, tidak ada bilik suara yang menutupi seseorang disaat waktu melakukan pencoblosan. Partisipasi warga saat pencoblosan hanya 35%. Sampelnya dilakukan pada tingkat ibukota kabupaten di Dekay, yang hanya membuka 4 TPS, dari 8 TPS yang ada. TPS yang dibuka pun tidak banyak warga yang datang," katanya dalam keterangan pers di Jayapura, Jumat (11/7/2014).
Komnas HAM juga menyebutkan tidak ada kesiapan pada tingkat pelaksana, kemudian adanya keterlambatan logistik karena kebijakan pusat yang tidak bisa dipakai di Papua, khususnya pegunungan. Karena itu Komnas HAM mendesak jika memungkinkan pelaksanaan pemilu di Papua dapat didahulukan, seperti di luar negeri.
"Adanya kelompok yang melakukan boikot pilpres juga menyebabkan partisipasi pemilih rendah," ujarnya.
Di Kota Jayapura yang merupakan ibukota Provinsi Papua ditemukan tidak adanya surat suara yang menggunakan huruf Braille untuk penyandang tuna netra. Penyandang tuna netra bisa menggunakan hak pilihnya dibantu petugas KPPS dan Linmas.
Sementara di rumah sakit yang ada di kota tersebut juga tidak ditemui TPS khusus atau TPS keliling bagi dokter dan pasien yang sedang dirawat, sehingga banyak pasien, dokter dan perawat tidak melakukan pencoblosan.
Komnas HAM: Banyak Pelanggaran, Pemilu di Papua Harus Didahulukan
Di Yahukimo, pencoblosan dilakukan secara terang-terangan, tidak ada bilik suara yang menutupi seseorang disaat mencoblos.
diperbarui 12 Jul 2014, 07:34 WIBSalah satu warga Papua tampak menggunakan balutan kain yang bertuliskan Jokowi-JK. (AFP PHOTO / Liva Lazore)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
285 Quote Senja Singkat untuk Caption Media Sosial
Ada Tangan 'Setan' di Balik Putusan Pailit Sritex, Siapa Dia?
Cara Menghilangkan Pahit Daun Pepaya dengan Bahan Dapur
41 Quote Senja Lucu yang Menghibur dan Menyegarkan Pikiran
Hadir di Squid Game: Red Light Green Light, Rizky Ridho Bagika Pengalamannya dari Bermain di Lapangan hingga Berpartisipasi dalam Tantangan
350 Quote Senin Pagi untuk Membakar Semangat Awal Pekan
Kabar Gembira Bun! Harga Minyak Goreng MinyaKita Turun
Libur Nataru, 380 Ribu Tiket Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Masih Tersedia
Cara Merebus Usus Ayam Agar Mengembang dan Tidak Bau
Rekor Baru, Transaksi Kripto Setor Pajak Rp 979 Miliar ke Negara
225 Quote Seni yang Menginspirasi untuk Seniman dan Pecinta Seni
15 Resep Masakan Simple, Mudah, dan Murah, Simak Panduan Lengkap untuk Pemula