Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah lelang ribuan paket kegiatan belum dapat dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa DKI Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai hal itu akibat banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum menyusun harga satuan barang untuk lelang kegiatan programnya.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, ketidakmampuan SKPD menyusun harga satuan barang karena jajaranya sudah terbiasa melakukan sistem Penunjukan Langsung (PL) ketika lelang. Bahkan 'permainan' PL dalam kegiatan atau program yang dianggarkan dalam APBD sudah tingkat tinggi.
"Karena mereka terbiasa, mereka sukanya PL-PL itu loh. Jadi permainan PL ini bisa tinggi, lho. Bisa ratusan PL yang di bawah Rp 200 juta. Itu kalau sepotong-sepotong nggak ada apa-apa, tapi bisa jadi duit terus semuanya. Itu yang saya nggak ngerti," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (14/7/2014).
Menurut Ahok, SKPD yang belum membuatkan harga satuan barang, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Kelautan dan Pertanian.
"Dinas PU, Dinas Perumahan sempat nggak bisa juga. Tapi Dinas Perumahan segera susun harga satuan barang, jadi sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Dulu Dinas Taman juga ada masalah, Dinas Kelautan juga ada masalah. Hampir semua ada masalah dengan harga satuan barang," pungkas Ahok.
Baca juga:
Cara Ahok Berantas Sampah dan Jalan Rusak
Safari Ramadan, Ahok Sumbang Masjid Rp 15 Juta
Jawaban Ahok Ketika Ditanya Kesiapan Pimpin Jakarta
(Sss)
Advertisement
