Liputan6.com, Jakarta - Juru bicara pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Anies Baswedan mendukung rencana pengauditan lembaga survei yang mengeluarkan hasil survei yang dianggap janggal. Menurut Anies, langkah tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada publik mana lembaga yang benar-benar kredibel dan mana yang hanya melakukan survei sesuai pesanan.
"Munculnya lembaga survei abal-abal ini adalah masalah besar. Ini harus segera diaudit, ada komite etik untuk mengevaluasi kinerja lembaga survei yang dipertanyakan," ujar Anies di Posko Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (15/7/2014).
Menurut Anies, data lembaga survei yang dirilis ke publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, bila ditemukan kejanggalan, lembaga survei tersebut dapat diaudit. Bila tidak dilakukan proses tersebut, Anies khawatir akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Serta, merusak proses pemilihan umum presiden atau pilpres yang sebenarnya telah dapat diselenggarakan dengan cara yang menunjukkan kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.
"Lembaga survei itu bukan di-Tuhan-kan. Kalau tidak bisa diaudit berarti tidak ada sumbernya, tidak ada data. Kalau yang benar ada sumber datanya. Menurut saya ini adalah kesempatan lembaga survei yang kredibel bisa keluar dari sini dengan tingkat kepercayaan tinggi," ucap Rektor Universitas Paramadina tersebut.
Salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat itu pun menilai bila lembaga survei yang tidak kredibel tersebut terus dibiarkan, maka akan mempengaruhi lembaga survei lain yang telah terbukti kredibilitasnya.
"Kita concern mengenai lembaga survei abal-abal ini, karena ini merusak sendi utama demokrasi kita. Demokrasi itu mengandalkan ada aspirasi rakyat. Yang mengukur aspirasi siapa? Itu lembaga survei yang melakukan. Sekarang ada lembaga yang membuat lembaga survei kehilangan kredibilitas. Nanti semua dibilang abal-abal juga," ujar akademisi tersebut.
Sebelumnya, anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Prof. Dr. Hamdi Muluk meminta kepada seluruh lembaga penelitian yang mengadakan hitung cepat bersedia jujur memberikan pertanggungjawaban pada publik tentang metode yang diterapkan.
Hal itu tentu diperlukan untuk mencegah agar proses politik demokratis ini tidak dicederai oleh lembaga oportunis yang dengan sengaja memanipulasi hasil hitung cepat untuk kepentingan politik sempit tertentu.
"Kita akan melakukan audit terhadap sejumlah lembaga penelitian pelaksana hitung cepat yang merupakan anggota dari Persepi. Antara lain, Populi Center, JSI dan Puskaptis," tegas Hamdi Muluk.
"Nanti hasil audit ini akan kita umumkan pada publik dan Persepi akan memberi sanksi pada lembaga penelitian yang melanggar prinsip etika," pungkas Muluk. (Yus)
Baca juga:
8 Lembaga Survei yang Menangkan Jokowi-JK Lebih Kredibel?
Akademisi Minta Lembaga Survei Buka-bukaan
Hasil Quick Count Selama Ini Tak Jauh Beda dengan KPU
Advertisement
