Liputan6.com, Jakarta - Tim pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengimbau kepada para relawan dan pendukungnya menggunakan pakaian batik, saat menyaksikan pengumuman hasil rekapitulasi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang.
"Termasuk besok yang biasa pakai baju kotak-kotak, disimpan dulu. Silakan pakai batik, supaya tahu, karena yang produksi baju kotak-kotak cukup besar, kira-kira berbagi rezeki," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di posko pemenangan Jokowi-JK, Jakarta, Minggu (20/7/2014).
Tjahjo juga meminta pendukung dan relawan Jokowi-JK agar tidak turun ke jalan. Khususnya ke Gedung KPU. "Instruksi dari Bapak Jokowi-JK, untuk tidak turun ke jalan, untuk tidak datang ke Jakarta, ke Kantor KPU."
"Karena sudah ada 7 provinsi yang siap mengantarkan ratusan ribu orang hadir di Jakarta. Kita harus mengawal. Kita tidak ingin terpancing, membuat kerusuhan," sambungnya.
Kemudian permintaan KPU pada 22 Juli, lanjut Tjahjo, agar sekitar Gedung KPU harus steril. Karena itu yang diizinkan masuk ke KPU adalah tim saksi dan 2 pendamping untuk rekapitulasi dari provinsi, kecamatan agar hasilnya sama.
Antisipasi Gugatan MK
Terkait antisipasi jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), menurut Tjahjo, pihaknya telah menghimpun tim yang terdiri dari 400 pengacara.
"Kemudian nanti akan ada antisipasi, seandainya ada gugatan ke MK. Tim yang sekarang sudah mencapai 400 orang, dipimpin Pak Trimedya dan Hendry, nanti ada tim ahli dari mantan anggota MK dan akademisi yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis," paparnya.
Biasanya, lanjut Tjahjo, gugatan Pemilu di MK rujukan datanya berasal dari formulir C1 yang disimpan KPU daerah. Maka itu tim di daerah yang berasal dari partai pendukung dan relawan, bisa minta kepada Polri untuk meminta penjagaan penyimpanan C1.
"Di Sumut ada oknum yang membobol penyimpanan kotak suara," ungkap Tjahjo.
Menurut Tjahjo, jika ada pihak yang ingin melakukan pengulangan pemungutan suara, pihaknya menyerahkan kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU. "Kita yakin KPU bisa dengan IT (teknologi informasi) yang ada, tidak akan banyak melenceng. Permintaan kami memang C1 asli, khusus di Jawa."
"Saya kira bertahap nanti akan ada hak yang teknis dari tim hukum, secara hukum ada laporan dari bendahara," pungkas Tjahjo.
Baca juga:
Bagaimana Jika Ada Capres Tolak Hasil Rekap KPU? Ini Prosedurnya
Soal Target Waktu Rekapitulasi, Ketua KPU Tak Mau Berandai-andai
KPU Optimistis Rekapitulasi Nasional Lebih Cepat Dibanding PPLN
Advertisement
