Liputan6.com, Jakarta - Rekapitulasi suara Pilpres 2014 akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang. Namun berdasarkan rekapitulasi internal pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), penyumbang suara terbanyak berasal dari Pulau Jawa.
"3 Penyumbang terbesar itu Jateng 12 juta, Jatim 11.660.000, Jabar 9.530.000 sekian," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di posko pemenangan Jokwoi-JK, Jakarta, Minggu (20/7/2014).
Ketua tim pemenangan Jokowi-JK itu mengatakan, tidak ada jaminan bagi sebuah daerah yang memiliki kepala daerah yang mendukung timnya, memenangkan suara.
"Tidak bisa menjadi ukuran, kalau gubernurnya dari pendukung no 1 atau 2 pasti menang. Contoh Sulteng itu ketua Gerindra, Papua Barat ketua Gerindra, Sumut PKS, Jatim Demokrat, NTB Demokrat. Tidak ada ukuran-ukuran, Sulbar Golkar," ujarnya.
Menurut Tjahjo, berdasarkan hasil rekapitulasi internal pasangan Jokowi-JK unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Perbandingan lebih dari 8 juta suara.
"Kita mencermati lembaga survei independen, kita cermati PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPK (Pantia Pemungutan Kecamatan) yang mengawal tabulasi. Bedanya antara nomor 1 dan 2 itu 8.381.444," ujarnya.
Mewakili timnya, Tjahjo mengapresiasi Bawaslu dan KPU yang sudah cukup transparan dalam menyelenggarakan Pemilu, sehingga publik lebih mudah mengakses informasi.
"Kita seluruh WNI sudah bisa mengakses, TPS mana, TPS nomor berapa, berapa perolehan no 1, itu tiap orang bisa mengakses. Dan ini memang keterbukaan dari KPU dan Bawaslu untuk fair. Kita ucapkan hormat dan terima kasih pada KPU dan Bawaslu, didukung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," papar Tjahjo.
Selain itu, lanjut Tjahjo, pihaknya juga berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah mengimbau TNI dan Polri tetap netral.
"Kita memang sudah mengajukan surat-surat keberatan, terkait keberhasilan KPU untuk menggerakkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Sayangnya banyak TPS (Tempat Pemungutan Suara) di luar negeri yang terkendala masalah teknis. Mulai dari waktu habis, sewanya tutup, kertas habis," ujarnya mencontohkan. (Rmn)
Baca juga:
Bagaimana Jika Ada Capres Tolak Hasil Rekap KPU? Ini Prosedurnya
Advertisement
Soal Target Waktu Rekapitulasi, Ketua KPU Tak Mau Berandai-andai
KPU Optimistis Rekapitulasi Nasional Lebih Cepat Dibanding PPLN
