Pemangkasan Dwelling Time Jadi Program 100 Hari Menteri Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mengejar target pemangkasan waktu sandar dan bongkar muat kapal (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi empat hari. Ambisi ini merupakan salah satu agenda 100 hari terakhir Menteri Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Rapat koordinasi (rakor) khusus dwelling time yang berlangsung sekitar dua jam di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siang ini mengumpulkan beberapa menteri.

Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Keuangan Chatib Basri, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. 

Chatib mengatakan, pemerintah telah membuat simulasi dan mini lab dwelling time sebagai langkah awal untuk menurunkan waktu bongkar muat kapal yang ditargetkan menjadi empat hari dari sebelumnya enam hari.

"Ini rakor lanjutan dari sebelum Ramadan lalu di Tanjung Priok. Dwelling time harus menjadi quick quint 100 hari terakhir pemerintah dan membuat ongkos logistik menjadi lebih murah," ungkap dia usai rakor, Senin (21/7/2014).

Dalam kesempatan yang sama, Chairul Tanjung menambahkan, salah satu penyebabnya tingginya ongkos logistik karena lamanya proses keluar masuk barang di pelabuhan.

"Makanya dwelling time kami mau benahi di Tanjung Priok. Nanti setelah di situ beres, akan selesaikan lagi di pelabuhan lain di seluruh Indonesia," terang dia.

Lebih jauh kata Chairul, pemerintah telah menggunakan metodologi mini lab di mana setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) ikut terlibat dalam komunikasi antara satu dan lainnya untuk menciptakan sistem sedemikian rupa supaya implementasinya tak menemui kendala.

"Dengan mini lab ini, K/L yang ada saling berkoordinasikan satu bahasa dan satu suara, misalnya Direktorat Jenderal Bea Cukai, otoritas pelabuhan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Jadi dunia usaha yakni importir dan eksportir mendapat kemudahan. Akhirnya iklim investasi lebih baik dan banyak investasi yang masuk ke Indonesia," jelas dia.

Dia menyebut, mini lab terdiri dari lima macam. Pertama mini lab metodologi dan standarisasi. Artinya setiap K/L harus mempunyai satu standarisasi perhitungan dwelling time yang sama mulai 17 Agustus ini.

Mini lab kedua, terkait manajemen impor untuk produk pangan dan pertanian agar efisiensi dan jangka waktu pemrosesan lebih cepat. Ketiga, mini lab perizinan impor untuk bahan non pertanian dan non pangan.

Keempat, mini lap tentang manajemen risiko barang ekspor dan impor. Serta mini lab ke lima terkait operasi dan optimalisasi waktu operasional pelabuhan 24 jam selama tujuh hari kerja.

"Kami juga menugaskan Wakil Menteri Perhubungan untuk membenahi masalah infrastruktur supaya bisa masuk ke Tanjung Priok. Contohnya rel kereta api, jalan tol terputus karena masih ada pembebasan lahan belum selesai, tol Cibitung-Cilincing, masih ada truk muter-muter karena tidak ada tempat parkir, dan sebagainya," tandas Chairul.