Liputan6.com, Jakarta Jelang pelantikan 20 Oktober 2014 mendatang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mulai menyusun kabinetnya. Uniknya, keduanya membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memberi usulan nama tokoh-tokoh yang dianggap pantas mengisi kursi menteri.
Dengan adanya bantuan dari masyarakat, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengharapkan susunan kabinet Jokowi-JK dapat segera diumumkan pada 21 Oktober 2014 mendatang. Yakni sehari usai pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Karena ada audisi publik, Jokowi-JK diharapkan bisa langsung mengumumkan kabinet sehari setelah dilantik sebagai presiden-wapres," ujar Qodari dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Harapan agar susunan kabinet cepat diumumkan, dijelaskannya, agar pemerintahan yang baru langsung terbentuk dan segera bisa bekerja. Sebab inisiatif Jokowi dan JK yang mengundang masyarakat memberikan usulan susunan kabinet menjadi hal yang patut diapresiasi.
Karena dengan makin banyaknya pilihan nama calon menteri akan semakin baik bagi Jokowi-JK untuk memilih yang terbaik berdasarkan pilihan rakyat. Selain itu, keterlibatan rakyat bisa membantu mempercepat penyusunan kabinet lantaran Jokowi-JK tak perlu berlama-lama memikirkan nama calon menterinya. Dengan banyaknya nama yang diusulkan, keduanya hanya perlu mengecek rekam jejak tokoh-tokoh tersebut.
"Tidak perlu mengundang satu per satu calon menteri dan disorot media seperti di zaman SBY. Selain lama, juga akan menimbulkan kontroversi jika tidak jadi diangkat menteri. Nama-nama yang diusulkan akan mendapatkn respons terbuka dari masyarakat sehingga terjadi 'audisi publik'," jelas Qodari.
Tim Jokowi Center sebelumnya membuka kuesioner untuk rakyat agar memberikan usulan tentang sosok yang menurut rakyat pantas menduduki kursi menteri tertentu. Kuesioner itu bertajuk "Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR)". Sejumlah nama sudah disediakan tim Jokowi-JK. Ada tiga nama yang diajukan pada setiap posisi menteri tertentu. Tapi ada tambahan kolom lain bila responden ingin mengusulkan nama lain.
Sebagai contoh, untuk posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), disediakan 3 nama. Yakni Jenderal TNI Budiman, Jenderal TNI Dr Moeldoko, dan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso, ditambah satu kolom pilihan untuk nama lain lagi. (Ali)
Energi & Tambang
