Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning buka suara terkait dugaan pemerasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dugaan pemerasan itu kembali mencuat usai sejumlah lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri melakukan inspeksi mendadak beberapa waktu lalu.
Ribka memandang dugaan pemerasan itu tak lepas dari keterlibatan oknum-oknum instansi terkait. Dalam hal ini Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
"Oknum pasti ada. Tapi oknum kan bisa melakukan itu karena jabatan dia," ujar Ribka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2014).
Menurut politisi PDIP itu, rantai pemerasan di sana seperti rantai korupsi. Pasti ada, namun sulit dibuktikan. "Itu seperti orang korupsilah. Dirasa ada, susah dibuktikan," tutur Ribka.
Ribka mengaku, DPR sudah melakukan kajian terhadap permasalahan TKI. Terutama dugaan pemerasan di Bandara Soetta. Bahkan, Ribka mengklaim, DPR juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) sampai tim khusus TKI.
"Sudah pernah dibentuk Satgas TKI, tim khusus TKI antarkomisi saja sudah. Tapi sampai dipimpin pimpinan DPR juga nggak selesai," ujar dia.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur telah menegaskan, jika ada anak buahnya yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta, dia tak segan-segan untuk memecatnya.
"Kalau nanti terbukti ada staf BNP2TKI yang terlibat, saya setuju itu dipecat," tegas Gatot kepada Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu 26 Juli 2014.
Advertisement
Sebelumnya, KPK bersama sejumlah lembaga melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat malam hingga Sabtu (25-26 Juli 2014). 18 Orang diamankan dalam sidak bersama Polri, Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Angkasa Pura II itu.
Dari mereka yang diamankan di antaranya adalah 1 oknum TNI dan 2 oknum Polri, termasuk beberapa preman yang juga diduga berperan dan menjadi bagian dari rantai pemerasan terhadap TKI. Mereka telah dilepaskan kepolisian.
Selain itu, sebagai salah satu instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap TKI, bukan tak mungkin BNP2TKI ikut terlibat dalam rantai pemerasan itu. Karenanya, KPK juga akan mendalami permasalahan ini. Jika diperlukan, pendalaman juga akan menyasar ke instansi-instansi terkait, tak terkecuali BNP2TKI.
"Kita akan gali lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Itu tidak bisa terlepas begitu saja dari BNP2TKI. Pada waktunya, kita akan lebih jauh sejauh mana keterlibatan BNP2TKI," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Bandara Soetta. (Mvi)
