Pengusaha Desak Pemerintah Hapus BBM Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha mendesak pemerintah saat ini untuk segera melakukan penghapusan subsidi BBM baik pada premium maupun solar. Hal ini dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan solar seperti yang dilakukan saat ini.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan pada solar tidak akan efektif mengatasi jebolnya anggaran subsidi BBM hingga mencapai Rp 360 triliun.

"Segala upaya untuk melakukan pembatasan itu hanya akal-akalan pemerintah saja, itu tidak akan efektif," ujar Suryo di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014).

Menurut Suryo, dengan melakukan menghapuskan subsidi secara langsung dan untuk semua jenis BBM, maka dampaknya penghematan akan secara langsung akan dirasakan oleh negara.

"Dampak pasti akan langsung mengurangi pemakaian BBM, dan kita juga akan lebih hemat (anggaran). Masyarakat perlu anggaran subsidi seperti untuk BLT (bantuan langsung tunai)," lanjutnya.

Selain itu, anggaran subsidi BBM yang selama ini terus meningkat dan hanya menjadi beban bagi keuangan negara bisa dialokasikan kepada sektor-sektor yang lebih produktif sehingga pada ujungkan akan membawa dampak yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Rp 360 triliun itu besar dan banyak yang bisa dilakukan dengan itu. Anggaran ini bisa dialokasi ke pendidikan, kesehatan, pemberdayaan bank-bank di daerah. Selama ini kita terbelenggu sehingga bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa bangun infrastruktur. Ini (subsidi) hanya menimbulkan situasi ekonomi yang semu," jelas dia.

Suryo juga menilai penghapusan subsidi BBM tidak akan mengganggu kinerja industri dalam negeri. Penghapusan ini hanya akan berdampak pada tingkat inflasi, namun hal tersebut tidak akan berlangsung lama.

"Industri di negara lain saja pakai harga internasional, mereka bisa, artinya negara kita saja yang tidak efisien. Yang terjadi hanya pada dampak inflasi, tetapi akan terkoreksi dengan sendiri karena akan ada banyak kegiatan bisnis akan tumbuh," kata Suryo.

Untuk itu, Suryo mendesak pemerintahan sekarang untuk segera menghapuskan subsidi BBM sehingga beban subsidi ini bisa dengan cepat diatasi.

"Pemerintah sekarang hanya akan mewariskan masalah. Pemerintah sekarang tidak perlu memikirkan popularitas. (Penghapusan) sangat strategis untuk dilakukan sekarang. Ini menjadi kewajiban pemerintah sekarang karena yang membuat anggaran menggelembung ini kan pemerintah sekarang. Hapus saja sekaligus (tidak bertahap) tetapi dijelaskan kepada masyarakat," tandasnya. (Dny/Ahm)