Pembatasan Solar Berdampak Langsung pada Bisnis Transportasi

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha berharap pemerintah mendatang mampu mengambil langkah yang tepat soal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini semakin memberatkan keuangan negara. Hal ini juga terkait kebijakan pembatasan dan pencabutan solar yang dianggap diskriminatif.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, kebijakan pembatasan solar ini sangat berdampak pada bisnis yang bergerak dalam bidang transportasi seperti kendaraan umum dan angkutan logistik yang menggunakan bahan bakar solar.

"Ini pasti sangat berdampak pada sektor bisnis terutama bisnis transportasi. Ini bisa memicu kenaikan harga dan inflasi," ujarnya di Jakarta seperti ditulis Kamis (7/8/2014).

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipasi dari pembatasan ini seperti menaikan tarif angkutan umum.

Hal tersebut karena secara otomatif pembatasan ini akan memaksa angkutan umum untuk menggunakan solar non subsidi atau Pertamina Dex yang harganya lebih mahal.

Selain itu, pemerintah mendatang juga diharapkan bisa mengambil langkah yang tepat terkait subsidi BBM karena selama ini dinilai terus menggerogoti Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga diperkirakan mencapai Rp 400 triliun pada tahun ini.

"Yang kami harapkan adalah bagaimana supaya pemerintah baru ke depan itu segera mengadakan suatu evaluasi dan memutuskan langkah langkah subsidi ini. Apakah itu bertahap menjadi dua tahap, misalnya saat ini premium Rp 6.500 dinaikan menjadi Rp 8 ribu dan terakhir Rp 10 ribu," katanya.

Menurut Sarman, anggaran subsidi yang selama ini dialokasikan untuk BBM nantinya bisa dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi masyakarat luas.

"Dengan adanya angka Rp 400 triliun itu akan sangat membantu pemerintah untuk membangun percepatan infrastruktur," tandasnya. (Dny/Gdn)